Advertisement
Busyro Muqoddas: Sahkan Omnibus Law Cilaka, Jokowi Bisa Dimakzulkan
Joko Widodo - Reuters/Willy Kurniawan
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA--Presiden Joko Widodo dinilai terancam dimakzulkan bila nekat meloloskan pasal bermasalah dalam RUU Omnibus Law.
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas menyatakan, Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Cilaka) bila dipaksakan untuk disahkan maka akan melanggar konstitusi dasar Indonesia, yakni UUD 1945. Sebab RUU tersebut dinilai memberikan ruang yang sangat liberal terhadap kekuatan kapitalisme yang liar.
Advertisement
"Sedangkan Indonesia tidak bisa diatur dengan sistem kapitalisme," ujar Busyro di sela memberikan kuliah umum Profesi Insinyur di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Rabu (04/03/2020).
Karena itu bila tetap disahkan, menurut dosen Fakultas Hukum UII tersebut maka Presiden bisa terancam dimakzulkan. Presiden dan DPR RI dianggap tidak mendengarkan aspirasi rakyat, baik dari unsur kampus, praktisi, aktivis maupun organisasi masyarakat (ormas) seperti Muhammadiyah.
Omnibus Law RUU Cipta Kerja tersebut tidak mencerminkan nilai fundamental yang berbasis Pancasila, terutama sila kelima "Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Padahal perekonomian bangsa ini berazas kekeluargaan, alih-alih kapitalisme liar.
"Kalau dipaksakan maka presiden dan DPR memberi contoh buruk terhadap prinsip negara hukum," ujarnya.
Busyro menyebutkan, munculnya RUU tersebut ibaratnya Presiden dan DPR RI memayungi 79 UU dengan satu UU baru. Dengan adanya UU maka 79 UU lain bisa dengan mudah dicabut pasal-pasalnya.
Pemerintah bila tidak cocok dengan UU bisa semuanya sendiri mencabut pasal UU yang dianggap bermasalah. Hal itu dinilai bisa meluluhlantakkan bangunan sistem hukum Indonesia.
"Pasal UU itu buka cabut ganti cabut ganti. Tapi direvisi atau diuji materi di MK," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Presiden Prabowo Hapus Utang KUR Petani Aceh Terdampak Banjir
Salmiati Selamatkan Ratusan Kucing Korban Banjir Sumbar
Presiden Prabowo: Listrik Aceh Kembali Menyala Minggu Malam
Prabowo Janji Percepat Perbaikan Infrastruktur Banjir Sumatera
Advertisement
Satgas Kodam I Lakukan Airdrop ke Desa Terisolasi Taput
PDIP Minta Banjir Aceh-Sumbar Naik Status Jadi Bencana Nasional
Nusron: Jangan Lagi Bangun Perumahan di Sawah LP2B
Tol Prosiwangi Dibuka Fungsional Saat Nataru 2025-2026
Prabowo Tunjuk KSAD Pimpin Satgas Perbaikan Jembatan Aceh
Advertisement
110 KK Terisolasi Usai Jembatan di Nagan Raya Putus
JTT Siapkan Tol Japek Hadapi Lonjakan Libur Akhir Tahun
BPJPH: Sertifikasi Halal Dorong Mutu dan Keamanan Produk
Jet J-15 Kunci Radar F-15 Jepang, Tokyo Layangkan Protes
Prabowo Kembali ke Aceh Pantau Jembatan Darurat Bireuen
Advertisement
Kisah Ibu Selamatkan Keluarga Saat Longsor Pasaman Barat
Berita Pilihan
Advertisement
Pakar UMY Jelaskan Alasan Pemerintah Belum Tetapkan Bencana Nasional
Advertisement
Wisata Petik Melon Gaden Diserbu Pengunjung saat Panen Perdana
Advertisement
Berita Populer
- Nico Gonzalez Akui Pep Guardiola Bikin Kariernya Melesat
- Anak di Bawah 12 Tahun Rentan Terdampak Smartphone
- Akses Darat Lumpuh, Kiper PSS Sleman Belum Bisa Tinggalkan Aceh
- Manfaat Ketumbar untuk Turunkan Berat Badan Menurut Penelitian
- Regulasi Baru, Kenaikan UMP 2026 Berpotensi Berbeda di Tiap Daerah
- Resiliensi Budaya Keraton Jogja Diangkat dalam Jejak Peradaban 2025
- Difabel Harus Setara, Paramitha Rusady Ajak Hapus Stigma Sosial
Advertisement
Advertisement
