Polisi Dalami Aset Kasus Korupsi, Rumah di Sentul Jadi Sorotan
Polda Metro Jaya masih menelusuri kepemilikan aset dalam kasus korupsi dan TPPU. Penggeledahan dilakukan di 13 lokasi di Jakarta hingga Bogor.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto. /Suara.com-Stephanus
Harianjogja.com, JAKARTA-- Keberadaan tersangka KPK Harun Masiku masih menjadi teka-teki. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku tidak mengetahui keberadaan mantan caleg PDIP itu.
"Saya tidak tahu," ujar Hasto usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2020).
Hasto tidak bicara banyak mengenai materi pemeriksaan kepadanya itu. Namun Hasto mengaku menjelaskan soal proses pergantian antar-waktu (PAW) yang menjadi pokok perkara serta alasan PDIP mengajukan Harun sebagai PAW dari Nazarudin Kiemas, yang meninggal dunia.
"Ketika almarhum Saudara Ginting juga meninggal, kami limpahkan suara kepada kader yang menurut partai terbaik, jadi kami berikan keterangan juga terkait hal tersebut mengapa Saudara Harun, kami beri keterangan karena yang bersangkutan punya latar belakang baik, sedikit dari orang Indonesia yang terima beasiswa dari Ratu Inggris dan memiliki kompetensi di Internasional Economic Law," kata Hasto.
Kasus yang membuat Hasto diperiksa ini berawal dari OTT KPK pada Rabu (8/1/2020). Singkat cerita, ada 4 tersangka yang ditetapkan, yaitu Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, Saeful, dan Harun Masiku.
Wahyu merupakan Komisioner KPU, sedangkan Agustiani disebut sebagai orang kepercayaan Wahyu. Lalu Saeful hanya disebut KPK sebagai swasta dan Harun adalah kader PDIP. KPK menjerat Saeful dan Harun sebagai pemberi suap, sedangkan Wahyu dan Agustiani adalah penerimanya.
Harun disangkakan KPK memberikan suap ke Wahyu terkait PAW anggota DPR dari PDIP yang meninggal dunia, yaitu Nazarudin Kiemas. Nama Harun disebut didorong DPP PDIP untuk menggantikan Nazarudin.
Namun isu liar lain sempat muncul yang menyebutkan adanya 2 staf Hasto dengan inisial S dan D yang turut dijerat. Isu ini diembuskan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief lewat akun Twitter-nya.
"Jika benar ada dua staf sekjend Hasto Kristiyanto dengan inisial S dan D juga ikut OTT KPK bersama caleg Partai tersebut, maka apa arti sebuah tangisan?" cuit Andi Arief, Kamis (9/1/2020).
Dimintai konfirmasi mengenai cuitannya, Andi Arief menyebut apa yang ditulisnya hanyalah berdasarkan info yang dia terima. Dia masih menunggu konfirmasi resmi KPK.
Hanya, sampai kini KPK tidak menjawab jelas apakah ada di antara orang-orang yang terjaring OTT itu terkait dengan Hasto. Namun, bila merujuk pada 2 inisial itu, ada nama Saeful dan Doni dalam kasus tersebut, meskipun hanya Saeful yang ditetapkan sebagai tersangka.
Hasto berulang kali menyanggah terlibat dalam kasus ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Detik.com
Polda Metro Jaya masih menelusuri kepemilikan aset dalam kasus korupsi dan TPPU. Penggeledahan dilakukan di 13 lokasi di Jakarta hingga Bogor.
Defisit APBN Semester I 2026 menyusut menjadi Rp196,5 triliun, namun belanja subsidi dan kompensasi melonjak hingga Rp233 triliun.
Karyawan konveksi di Sewon, Bantul, ditangkap usai mencuri uang majikan Rp2,55 juta. Polisi menyebut uang hasil curian dipakai untuk bermain.
AHY membekali Taruna Akmil soal tantangan global, geopolitik, ekonomi, dan pembangunan jelang pelantikan oleh Presiden Prabowo.
BPOM menegaskan regulasi adaptif penting untuk mempercepat hilirisasi inovasi bioteknologi dan memperkuat daya saing industri farmasi.
Bulog mengusulkan beras SPHP premium bermerek Beras Kita untuk menekan kenaikan harga beras premium dan menjaga stabilitas pangan nasional.