Advertisement
ABK Asal Enrekang Meninggal saat Berlayar dan Jenazahnya Dilarung. Bagaimana Aturannya?
Advertisement
Harianjogja.com, SULAWESI - Muh Alfatah M, 20, seorang anak buah kapal (ABK) asal Enrekang, Sulawesi Selatan (Sulsel), meninggal dunia saat berlayar. Jenazahnya dibuang ke laut atau dilarung atas pertimbangan kesehatan. Bagaimana sebenarnya aturan soal pelarungan jenazah ABK yang meninggal di atas kapal?
Sebagaimana diketahui, keluarga korban telah menerima surat kematian Alfatah. Dalam surat yang diterima keluarga korban, disebutkan bahwa korban awalnya sedang tidak enak badan dengan gejala kaki dan wajah bengkak, napas pendek, serta dada nyeri saat berlayar menggunakan kapal Long Xing 692 di Apia, negara Kepulauan Samoa.
Advertisement
"Iya ada surat [terkait kabar kematian korban]. Keluarga sudah salat gaib dua [hari] yang lalu," ujar sepupu korban, Khairil, 23, kepada wartawan, Senin (20/1/2020).
Masih dalam surat yang diterima keluarga korban, disebutkan korban dipindahkan ke kapal Long Xing 802 lantaran kapal tersebut bakal berlabuh di Samoa sehingga korban dapat dirujuk ke rumah sakit. Namun korban dinyatakan meninggal setelah delapan jam setelah dipindahkan ke kapal Long Xing 802.
Jenazah korban akhirnya dibuang ke laut atau dilarungkan dengan alasan kapten kapal khawatir jenazah Alfatah menimbulkan penyakit menular yang bakal menjangkiti kru lainnya.
Lalu, bagaimana aturan yang mengatur soal ABK yang meninggal di atas kapal ini? Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No 7/2000 Tentang Kepelautan, seorang ABK memiliki beberapa hak, dari santunan kematian hingga pemulangan jenazah.
Biaya pemulangan jenazah ke keluarga ABK ditanggung oleh pengusaha angkutan. Dengan catatan, kondisi dalam keadaan yang memungkinkan, yakni jenazah masih tahan untuk dibawa ke darat. Begini bunyi pasalnya:
Pasal 31
(1) Jika awak kapal meninggal dunia di atas kapal, pengusaha angkutan di perairan wajib menanggung biaya pemulangan dan penguburan jenazahnya ke tampat yang dikehendaki oleh keluarga yang bersangkutan sepanjang keadaan memungkinkan.
(2) Jika awak kapal meninggal dunia, pengusaha angkutan di perairan wajib membayar santunan:
a. Untuk meninggal karena sakit besarnya santunan minimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
b. Untuk meninggal dunia akibat kecelakaan kerja besarnya santunan minimal Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
(3) Santunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan kepada ahli warinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kendati demikian, aturan soal pelarungan jenazah ABK ini kembali lagi kepada surat Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang disepakati oleh ABK dengan pengusaha angkutan berdasarkan PP No 7/2000.
Perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) memastikan akan memperjuangkan hak-hak Alfatah. PJTKI berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk membantu hak-hak Alfatah.
"Ya. Tapi kami ada di Bekasi. Tapi karena anak ini pernah mendaftar di kita, kita dapat informasi, kita koordinasi dengan Kemlu kita akan bantu hak-hak dia. Kita bantu komunikasi ke luar negeri. Kalau BPJS-nya sudah dibereskan BNP2TKI," kata pimpinan PT Alfira Perdana Jaya (APJ), Parlintongan, saat dihubungi, Senin (20/1/2020).
Dia menjelaskan PT APJ bukan perusahaan yang menyalurkan Alfatah ke Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Parlintongan mengatakan Alfatah bekerja di luar negeri menjadi TKI secara mandiri.
"Jadi si Alfatah ini pernah mendaftar ke kami, namun karena memang proses di kami terlambat maka mereka berangkat secara mandiri, namun resmi juga. Maka di BNP2TKI itu tercatatnya TKI mandiri. Namun karena yang mengetahui dan mengenal agensinya itu staf saya, maka kami membantu dia untuk menyelesaikan hak-hak dia. Kami siap membantu," jelasnya.
Dia mengatakan pihaknya bersedia membantu atas alasan kemanusiaan. Dia mengatakan saat ini untuk asuransi dari dalam negeri sudah beres.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : detik.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Erupsi Lagi, Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Guguran
- Ini Profil Keseharian Harvey Moeis Suami Sandra Dewi yang Terseret Korupsi PT Timah
- Perbaikan Jalur Pantura Demak-Kudus Ditarget Rampung Sebelum April 2024
- Gugatan Sengketa Pilpres, Mahfud MD Serukan Kembalian Maruah MK
- PGI Meminta Agar Kasus Kekerasan di Papua Diusut Tuntas
Advertisement
Usulan Formasi PPPK-CPNS 2024 Disetujui Pusat, Pemkab Bantul: Kami Tunggu Kepastian Alokasinya
Advertisement
Mengenal Pendopo Agung Kedhaton Ambarrukmo, Kediaman Sultan Hamengku Buwono VII
Advertisement
Berita Populer
- Pemulangan Enam Jenazah ABK WNI dari Jepang Dilakukan Bertahap
- Tiga Hari Hilang, 6 Orang Korban Ambruknya Jembatan Baltimore Belum Ditemukan
- Kejagung Bongkar Kasus Korupsi PT Timah Menyeret Harvey Moeis, Ini Komentar Kementerian BUMN
- Ini Profil Keseharian Harvey Moeis Suami Sandra Dewi yang Terseret Korupsi PT Timah
- UU DKJ Disahkan, Sebentar Lagi Jakarta Bakal Melepas Status Ibu Kota
- Jatah Menteri Bakal Berkurang karena PDIP Diajak Masuk Kabinet, Golkar Bilang Begini
- Petinggi Freeport Temui Jokowi, Ini yang Dibahas
Advertisement
Advertisement