Advertisement
Anggota DPR Sebut Mafia Migas Seperti Genderuwo, Ditakuti tapi Tidak Kelihatan

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Anggota DPR RI mengingatkan pemerintah tentang mafia minyak dan gas (migas). Anggota Komisi VII DPR Sartono Hutomo menyebutkan hingga saat ini belum ada mafia migas diperangi oleh pemerintah, sehingga dirinya menyambut baik niat pemberantasannya agar sektor ini bisa berkontribusi maksimal terhadap ekonomi nasional termasuk mengurangi beban impor.
"Setelah Petral dibubarkan dan kemudian Satgas Mafia Migas dibentuk, sepengetahuan kita belum ada yang di-'gigit' atau diperangi, karena seperti dugaan banyak orang, bahwa mafia migas ini seperti hantu genderuwo, ditakuti tapi tidak kelihatan," kata Sartono dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Advertisement
Menurut politisi Partai Demokrat ini, selepas pembubaran Petral pada 2015, dirinya belum melihat lagi perhatian yang serius dari pemerintah dalam rangka memerangi mafia migas, sehingga bisa diduga mafia tersebut masih tetap ada.
Namun, pada awal periode keduanya memimpin Indonesia, Presiden Joko Widodo telah terang-terangan akan memerangi mafia migas.
Saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pada akhir 2019 lalu, Presiden Jokowi mengaku sudah mengetahui siapa saja pihak yang mendapatkan keuntungan tidak wajar dari hasil impor minyak dan gas.
Jokowi pun mengingatkan pihak tersebut untuk berhati-hati.
Hal itu pun ditindaklanjuti Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko. Mantan Panglima TNI ini mengelar pertemuan dengan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purmana atau Ahok yang salah satu agendanya membicarakan mafia migas.
Sartono melanjutkan, pihaknya mengapresiasi langkah itu, namun dia menunggu langkah selanjutnya dari pemerintah dalam upaya memerangi mafia migas.
"Kita apresiasi, keinginan tersebut. Apapun istilahnya, mau itu perang, atau yang terbaru mau meng-'gigit'. Yang penting konsisten," jelas dia.
Moeldoko bertemu Ahok di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/1/2020), yang salah satu agenda pembahasannya adalah penyelesaian mafia migas.
Permasalahan mafia migas kerap membuat Presiden Jokowi geram.
"Beliau (Presiden Jokowi) sudah sering muncul dengan kata-kata yang begitu keras (soal mafia migas). Saya pikir jangan sampai ke Presiden lah, kalau perlu 'menggigit', ya saya duluan yang menggigit, jangan Presiden duluan," tegas Moeldoko.
Perlu Kolaborasi
Sartono menambahkan, untuk itu, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dengan Pertamina agar keinginan Jokowi memberantas mafia migas bisa terealisasi.
"Kami ingin melihat bagaimana pemerintah mengelola isu-isu strategis, khususnya di Pertamina yang relatif selalu muncul dan kami tadi sepakat dengan beliau (Ahok) untuk mari kita berkolaborasi agar semuanya nanti terkelola dengan baik," ungkap dia.
Sementara itu, Ahok memastikan akan bekerja untuk mencapai keinginan Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta telah mengantongi dukungan dari Moeldoko untuk membasmi mafia migas.
Ahok mengaku Pertamina sudah memiliki jalan keluar menurunkan harga migas. Namun, dia meminta agar hal itu ditanyakan langsung ke Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.
"Kami sudah ada rumusnya, nanti tanya kepada Dirut lah, kan aku kan cuma komisaris," tutur Ahok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Segini Gaji dan Tunjangan PPPK Paruh Waktu
- OJK Ingatkan Suntikan Likuiditas Rp200 Triliun Belum Jamin Dorong Kredit
- Mahfud MD Ingatkan Polri Perbaiki Citra Pasca Aksi Kekerasan
- DPR Pastikan Belum Terima Surat Presiden Soal Pergantian Kapolri
- Pembunuh Charlie Kirk Dikabarkan Memiliki Riwayat Penyakit Mental
Advertisement

Bupati Halim Sebut Bantul Salah Satu Pusat Pertumbuhan UMKM di DIY
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Mantan Ketua MA Nepal Ditunjuk Jadi Perdana Menteri Sementara
- Tinjau Dampak Bencana, Prabowo Kunjungi Korban Banjir Bali
- Rusia Diguncang Gempa Magnitudo 7,4, Ini Penyebabnya
- PBNU Desak KPK Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji, Ini Alasannya
- Sejuta Lebih Warga Palestina Menolak Dievakuasi ke Wilayah Selatan Jalur Gaza
- Banyak Orang Hilang Sejak Aksi Demo, Polda Buka Posko Pengaduan 24 Jam
- Respons 7 Desakan Darurat Ekonomi, Luhut Temui Aliansi Ekonom
Advertisement
Advertisement