Prabowo Sebut Bos BUMN Nakal Bisa Dapat Amnesti, Ini Syaratnya

Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Prabowo Subianto membuka peluang pemberian amnesti atau pengampunan khusus kepada pengurus BUMN yang dinilai nakal apabila mereka bertobat, sadar, dan mengakui perbuatannya. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026, Jumat (14/8/2026).

Prabowo mengatakan masih terdapat sejumlah BUMN yang bekerja secara tidak bertanggung jawab. Dia bahkan mengaku heran karena ada BUMN yang seolah tidak menganggap pemerintah.

"BUMN-BUMN ini kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa dan negara. Pemerintah tidak dianggap, saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, pemerintah sebenarnya dapat membentuk wadah untuk mengadili pengurus maupun jajaran direksi BUMN yang melakukan pelanggaran selama 30 tahun terakhir.

Namun, Presiden juga menawarkan pendekatan berupa pengampunan bagi pejabat BUMN yang bersedia mengakui kesalahan dan bertobat. Keputusan mengenai peluang amnesti tersebut, kata Prabowo, diserahkan kepada wakil-wakil rakyat.

"Perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang bertobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan," imbuhnya.

Prabowo Targetkan 750 BUMN Ditutup

Selain menyinggung kemungkinan amnesti, Prabowo mengatakan pemerintah akan melakukan perombakan terhadap BUMN yang dinilai tidak produktif. Pemerintah menargetkan jumlah BUMN dipangkas secara signifikan hingga akhir 2026.

Prabowo menyebut dari sekitar 1.000 BUMN, sebanyak 290 BUMN telah ditutup. Pada 31 Desember 2026, pemerintah menargetkan hanya mempertahankan paling banyak 300 BUMN.

"Hari ini, kita telah menutup 290 BUMN. Pada 31 Desember 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat yang kita pertahankan," katanya.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk memperbaiki kinerja perusahaan pelat merah secara menyeluruh. Prabowo mengatakan upaya pembenahan BUMN mulai memperlihatkan hasil.

Laba Sejumlah BUMN Naik

Dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026, Prabowo menunjukkan sejumlah capaian perusahaan pelat merah.

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. disebut mencatat kenaikan keuntungan bersih 408,9%. Sementara itu, keuntungan bersih PT Pupuk Indonesia naik 252,8%.

Kenaikan keuntungan bersih juga terjadi di sejumlah BUMN lain, yakni PT Pertamina sebesar 86%, Pegadaian 84,4%, Pelindo 60,4%, serta PT Perkebunan Nusantara atau PTPN 54,4%.

Prabowo kemudian memproyeksikan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) akan menyusul dengan mulai membukukan keuntungan pada awal 2027. Proyeksi tersebut disampaikan setelah pemerintah melakukan pembenahan besar-besaran terhadap perusahaan penerbangan pelat merah itu.

Menurut Prabowo, pembenahan Garuda Indonesia telah menghasilkan perubahan dengan kembali diaktifkannya pesawat-pesawat yang sebelumnya grounded.

Hingga Juni 2026, sebanyak 20 pesawat berhasil direaktivasi. Dengan demikian, total pesawat Garuda Indonesia yang kembali beroperasi mencapai 140 unit.

"Garuda Indonesia yang sudah sekian tahun rugi, sekarang sudah ada harapan untuk kembali untung. Kalau kemarin tidak terjadi perang di Timur Tengah, sesungguhnya bulan Juli ini Indonesia sudah untung. Kita sekarang berharap di awal tahun 2027 mereka sudah mulai untung," kata Prabowo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com