Advertisement
Ini Perkiraan Gaji Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina
Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok - Antara/Muhammad Adimaja
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunjuk Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Ahok bakal menggantikan Tanri Abeng.
Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, Ahok akan didampingi oleh Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin yang menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama.
Advertisement
Sebagai Komisaris Utama (Komut) Pertamina yang pada 2018 mengelola aset hingga US$64,72 miliar, BTP akan menerima gaji dan sejumlah tunjangan lainnya.
Dikutip dari laporan tahunan Pertamina 2018, honorarium yang diterima oleh komisaris utama besaranya adalah 45% dari gaji direktur utama Pertamina. Selain itu, jabatan komisaris di Pertamina menerima fasilitas di antaranya tunjangan hari raya, tunjangan transportasi, dan asuransi purna jabatan.
Selain itu, komisaris juga menerima fasilitas kesehatan dan fasilitas bantuan hukum.
Lantas berapa kira-kira gaji dan tunjangan yang bakal diterima Ahok?
Dikutip dari laporan tahunan Pertamina 2018, kompensasi dan manajemen kunci dan dewan komisaris yang dibayarkan oleh perseroan senilai US$47,27 juta hingga 31 Desember 2018. Jika dikonversi dengan asumsi kurs Rp14.000 per dolar, nilai itu sekitar Rp661,82 miliar.
Hingga akhir tahun lalu, jumlah direksi dan komisaris Pertamina jumlahnya sebanyak 19 orang yang terdiri dari 11 direksi dan 8 komisaris. Jika nilai kompensasi itu dibagi rata, setiap direksi dan komisaris Pertamina menerima sedikitnya Rp34,83 miliar per tahun.
Tugas dari jajaran komisaris adalah menetapkan dan menelaah atas usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pengetatan Perjalanan Dinas Luar Negeri Bisa Hindari Kegiatan Muspra bagi Negara
Suami Sandra Dewi Divonis 6,5 Tahun, Mahfud Md Kecewa
3 Tersangka Kasus Perundungan PPDS Anestesi Terima Bantuan Hukum dari Undip
Desain Besar Otonomi Daerah Perlu Atur Soal Evaluasi Pemda
Advertisement
Hasto PDIP Jadi Tersangka Tanpa Langsung Ditahan, Begini Penjelasan KPK
Kasus Perundungan PPDS Undip, DPR RI Minta Kampus Lain Berbenah
Sekretariat Negara Terbitkan Kebijakan Baru Perjalanan Dinas Luar Negeri
Advertisement
DPP PDIP Siapkan Langkah Hukum untuk Dampingi Hasto Kristiyanto
Bansos Beras Akan Disalurkan di 2025 untuk 16 Juta Penerima Manfaat
Jatuhnya Pesawat Azerbaijan Airlines, Kemenlu Pastikan Tak Ada Penumpang WNI
Pemerintah Azerbaijan Akan Selidiki Jatuhnya Pesawat AZAL Tewaskan 38 Penumpang
Advertisement
PDIP Merespons KPK Cekal Yasonna Laoly Terkait Suap Harun Masiku
Berita Pilihan
- Israel Gempur Gaza Utara, 50 Warga Palestina Tewas
- Profil Eko Aryanto, Hakim yang Vonis Harvey Moeis 6,5 Tahun
- Cak Imin: Yang Miskin Jangan Khawatir, Semua Dapat Bantuan
- Selama 2024 Jutaan WNA Masuk ke Indonesia lewat Imigrasi Bandara
- Hakim Tipikor Jakarta: Tuntutan 12 Tahun Penjara Harvey Moeis Terlalu Berat, Harus Dikurangi
Advertisement
Jadwal Layanan SIM Keliling di Jogja, Jumat 27 Desember 2024
Advertisement
Wisata Air Panorama Boyolali Jadi Favorit di Musim Libur Natal
Advertisement
Berita Populer
- Pemerintah Taliban Sebut 46 Tewas Akibat Serangan Jet Tempur Pakistan
- DPR RI Sarankan Presiden Prabowo Langsung Mengawal Penyelamatan Karyawan Sritex
- Kecelakaan Pesawat Azerbaijan Airlines: Tewaskan 38 Orang, 29 Penumpang Selamat
- Kecelakaan Tol Cipularang: Petugas Percepat Evakuasi Kendaraan
- PDIP Merespons KPK Cekal Yasonna Laoly Terkait Suap Harun Masiku
- Pemerintah Azerbaijan Akan Selidiki Jatuhnya Pesawat AZAL Tewaskan 38 Penumpang
- Diduga Pesawat Tempur Nigeria Salah Mengebom Lokasi Teroris, Tewaskan Warga Sipil
Advertisement
Advertisement
