Prabowo Targetkan 700 BUMN Ditutup hingga Akhir 2026

Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menutup 290 badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Langkah tersebut, menurut Prabowo, telah menghemat Rp50 triliun dari biaya operasional perusahaan.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada penutupan Muktamar Ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).

"Dalam kurang dua tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak punya kinerja baik, yang rugi kita tutup 290 BUMN," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, efisiensi terhadap BUMN tersebut masih akan berlanjut. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN lainnya hingga akhir 2026.

"Jadi, nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200 sampai 250," ujarnya.

Target Hemat Rp100 Triliun dari Biaya Rutin

Prabowo mengatakan pengurangan jumlah BUMN diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sekaligus menekan biaya rutin yang selama ini dikeluarkan perusahaan.

Ia memperkirakan penghematan dapat berasal dari berbagai komponen biaya, termasuk biaya overhead, gaji direksi, dan gaji komisaris.

"Berarti harapan saya kita bisa menghemat Ro100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris," kata Prabowo.

Selain efisiensi BUMN, Prabowo mengatakan pemerintah telah melakukan penghematan di berbagai bidang. Secara keseluruhan, penghematan tersebut disebut mendekati Rp300 triliun setiap tahun.

Dana hasil penghematan tersebut, kata Presiden, akan dialihkan untuk kepentingan masyarakat melalui berbagai program pemerintah.

"Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya untuk rakyat," kata Prabowo.

Prabowo Jelaskan Soal Kabinet Gemuk

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga membahas kritik terhadap struktur kabinet pemerintahannya yang pernah disebut sebagai kabinet gemuk dan tidak efisien.

"Kabinet yang saya susun pernah dikatakan kabinet gemuk, tidak efisien," kata Prabowo saat memberikan sambutan yang dikutip dari siaran resmi Sekretariat Presiden di Jakarta.

Prabowo menjelaskan jumlah penduduk dan luas wilayah menjadi faktor utama dalam menentukan kebutuhan struktur pemerintahan. Ia kemudian membandingkan kondisi Indonesia dengan Timor Leste yang memiliki populasi sekitar 1,1 juta jiwa.

"Ada negara Timor Leste yang jumlah penduduknya hanya satu juta. Lebih kecil dari banyak provinsi di Indonesia. Lebih kecil dari banyak kabupaten di Indonesia," ujarnya.

Menurut Prabowo, jumlah penduduk Timor Leste bahkan lebih sedikit dibandingkan sejumlah daerah di Indonesia, seperti Kabupaten Bogor dan Kabupaten Banyuwangi.

Meski memiliki populasi yang tergolong kecil, Timor Leste tetap memiliki jajaran kabinet dengan jumlah anggota yang cukup banyak.

"Kabinetnya Timor Leste 28," ungkap Prabowo.

Struktur Pemerintahan Disebut Harus Berimbang

Prabowo menilai perbandingan dengan Timor Leste tersebut relevan untuk melihat konteks Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang mendekati 300 juta jiwa, Indonesia membutuhkan penataan pemerintahan yang berimbang.

Prabowo juga menyatakan penataan kabinet yang besar sejalan dengan konsensus politik nasional. Pemerintahannya disokong oleh mayoritas kekuatan politik di parlemen.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara