Advertisement
Hidayat Nur Wahid Sebut PBNU Usulkan Presiden Dipilih MPR Sejak 2012
Hidayat Nur Wahid - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merekomendasikan agar presiden kembali dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid mengatakan sebenarnya ide yang disampaikan PBNU sudah lama dibahas.
“Disampaikanlah apa yang menjadi alim ulama NU tahun 2012. Berarti dari zamannya pak SBY. Bahwa sejak saat itu mereka mengusulkan agar pemilihan presiden itu sebaiknya dilakukan melalui MPR saja,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (28/11/2019).
Advertisement
Hidayat menjelaskan bahwa usulan tersebut tentu akan diserap. Akan tetapi tidak pasti akan diterima karena melihat baik dan buruknya.
Syarat untuk mengubah itu setidaknya disampaikan 2/3 anggota MPR secara tertulis. Setelah itu usulan dibawa pada rapat paripurna yang harus dihadiri 2/3 anggota. Keputusannya harus mendapat suara 51 persen.
“Tapi sampai hari ini belum satupun anggota MPR yang mengusulkan secara resmi yang mau diubah. Jangan kemudian seolah-olah sudah akan selesai kesimpulan mengamandemen pasal tertentu,” jelasnya.
Hidayat yang juga Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menuturkan bahwa partainya juga belum memikirkan hal serupa. Prioritas mereka adalah menegakkan Pancasila dan menjaga NKRI.
“Ketua MPR [Bambang Soesatyo] selalu mengatakan kita masih punya dua atau tiga tahun. Kalau perkiraan saya tahun terbaik ya 2020-2021 untuk membahas lebih serius soal isu amandemen ini,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Advertisement
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
Ditunjuk Jadi Menpora, Erick Thohir: Kita Harus Lakukan Terobosan
PMI Ilegal Dijadikan Operator Judi Online di Kamboja
Advertisement
Bareskrim Gelar Mediasi Ridwan Kamil dan Lisa Mariana
PDIP Hormati Keputusan Prabowo Ganti Kepala LKPP
DPR RI Setujui Revisi RAPBN 2026, Belanja Negara Rp3.842,7 Trilun
DPR RI Klaim Kelangaan BBM Shell BP Hanya di Jabodetabek
20 Ribu Koperasi Merah Putih Akan Peroleh Modal, Rp3 Miliar
Advertisement
BMKG Deteksi 2 Bibit Siklon Tropis, Waspada Cuaca Ekstrem
Berita Pilihan
- Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
- Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
- Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
- Ribuan Orang Unjuk Rasa di London Tolak Kunjungan Donald Trump
- Deretan Selebritas Dunia Galang Dana untuk Palestina
Advertisement
Manunggal Fair Kulonprogo Targetkan 100 Ribu Pengunjung Tahun Ini
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- KPK Segera Umumkan Tersangka Dugaan Kasus Korupsi Kouta Haji
- Tugas ke Luar Kota, Wapres Gibran Tak Hadiri Acara Pelantikan Menteri Baru
- Pengamat Kritisi Kasus Pagar Laut Bekasi yang Hanya Berhenti di Tersangka
- Kuasa Hukum Ungkap Banyak Kejanggalan Terkait Kasus Pembunuhan Kacab Bank
- Putus Jaringan Komunikasi, Militer Israel Semakin Brutal Serang Gaza
- Tok! Bunga KPR Subsidi Tetap 5 Persen
- Trump Perpanjang Tenggat Larangan TikTok hingga 16 Desember 2025
Advertisement
Advertisement
