Advertisement
Hidayat Nur Wahid Sebut PBNU Usulkan Presiden Dipilih MPR Sejak 2012
Hidayat Nur Wahid - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merekomendasikan agar presiden kembali dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid mengatakan sebenarnya ide yang disampaikan PBNU sudah lama dibahas.
“Disampaikanlah apa yang menjadi alim ulama NU tahun 2012. Berarti dari zamannya pak SBY. Bahwa sejak saat itu mereka mengusulkan agar pemilihan presiden itu sebaiknya dilakukan melalui MPR saja,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (28/11/2019).
Advertisement
Hidayat menjelaskan bahwa usulan tersebut tentu akan diserap. Akan tetapi tidak pasti akan diterima karena melihat baik dan buruknya.
Syarat untuk mengubah itu setidaknya disampaikan 2/3 anggota MPR secara tertulis. Setelah itu usulan dibawa pada rapat paripurna yang harus dihadiri 2/3 anggota. Keputusannya harus mendapat suara 51 persen.
“Tapi sampai hari ini belum satupun anggota MPR yang mengusulkan secara resmi yang mau diubah. Jangan kemudian seolah-olah sudah akan selesai kesimpulan mengamandemen pasal tertentu,” jelasnya.
Hidayat yang juga Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menuturkan bahwa partainya juga belum memikirkan hal serupa. Prioritas mereka adalah menegakkan Pancasila dan menjaga NKRI.
“Ketua MPR [Bambang Soesatyo] selalu mengatakan kita masih punya dua atau tiga tahun. Kalau perkiraan saya tahun terbaik ya 2020-2021 untuk membahas lebih serius soal isu amandemen ini,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
- Tak Lagi Internasional, Bandara Adi Soemarmo Turun Kelas Berstatus Domestik
- Berkeliaran di Bandara Berhari-hari, Seekor Orang Utan Diamankan BKSDA
- Ada Pemeliharaan, Cek Jadwal Pemadaman Listrik Kulon Progo Hari Ini (27/4/2024)
- Manfaatkan Layanan Cicilan Dana Bulanan, Begini Cara Sulap Utang agar Untung
Advertisement
Pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan IKN Capai 80 Persen
Pemerintah Terbitkan Aturan Turunan Terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Pembangunan Rusun ASN di IKN Capai 40 Persen
Advertisement
KPK Tetapkan 2 Tersangka baru Korupdi Proyek Fiktif PT Amarta Karya
Jadi Markas Pungli Pegawai KPK, 2 Rutan Ditutup
Kuta Selatan Bali Diguncang Gempa Berkekuatan Magnitudo 5,0
Tak Terima Ditegur, Dua WNA Amerika Ini Diduga Aniaya Pecalang di Bali
Advertisement
Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
Mobil Mewah Harvey Moeis Disita Kejagung, Kali Ini Ferrari dan Mercy
KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
Simak! Jalur Trans Jogja Lengkap, ke UGM, UNY, Rumah Sakit dan Tempat Wisata
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement
