Advertisement
Ini Sanksi untuk Polisi yang Terbukti Memeras Pengusaha

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen M Iqbal menyatakan Kapolri Jenderal Idham Azis mengklaim akan menindak tegas anggota polisi yang meminta jatah proyek kepada pengusaha. Tindakan tegas tersebut berupa pencopotan sebagai anggota Polri.
Pernyataan itu disampaikan di Gedung Bareskrim Polri, Selasa (19/11/2019).
Advertisement
"Prinsipnya kalau ada oknum, pak Kapolri akan melakukan tindakan tegas. Terbukti, periksa dan copot," kata Iqbal.
Iqbal menyebut, pihaknya telah melakukan pengawasan sejak lama di sejumlah daerah. Pengawasan tersebut dilakukan melalui Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum), dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam).
"Kami lakukan upaya pencegahan, jika ada niat kita lakukan pencegahan. Kalau sudah melakukan kriminal dan terbukti tidak segan akan melakukan pencopotan," sambungnya.
Untuk itu, Iqbal memastikan jika Polri tetap mendukung program pemerintah. Dalam hal ini, terkait pembangunan serta investasi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.
"Polri lembaga penting untuk menopang pembangunan nasional, iklim investasi seperti yang disampaikan pak Presiden," tutup Iqbal.
Sebelumnya, Kepolisian Republik Indonesia bakal memberikan pengamanan maksimal terkait kegiatan yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi.
Dalam hal ini, Polri bersama jajaran TNI bahu membahu berupaya memberikan pengamanan ekstra.
"Tentu Polri tidak bisa bekerja sendiri. Bersama dengan TNI, bersama-sama dengan pemerintah melaksanakan kegiatan tersebut," kata Kapolri Jenderal Idham Azis di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).
Idham menjelaskan, ada dua strategi yang akan diprioritaskan oleh institusinya. Pertama, upaya pencegahan terkait pemborosan anggaran.
Strategi kedua adalah penegakan hukum. Idham mengatakan, pihaknya akan serius dalam mengawal pembangunan di daerah.
Bahkan, Idham berjanji akan menindak anak buahnya jika terlibat dalam konspirasi dalam pembangunan. Dia meminta kepada Guburnur atau Walikota untuk melapor jika ada anggotanya yang terlibat.
"Saya minta Kapolres tidak jadi bagian permasalahan yang ada di daerah, karena bukan rahasia umum banyak juga Kapolres itu kalau dia minta proyek nah ini bagian masalah, konspirasi, kalau dia begitu, para Gubernur, Wali Kota silakan hubungi saya nanti saya carikan pemain cadangan," papar Idham.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement

Penyebab Tagihan Listrik Penerangan Kampung di Bantul Membengkak, Daya Dinaikkan dan Diduga Dipakai Keperluan Lain
Advertisement

Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Presiden Prabowo Beri Perhatian Serius Masalah Truk ODOL
- Pemerintah Usulkan ke Brasil Terkait Solusi Penuntasan Kasus Kematian Juliana Marins di Rinjani
- Menteri PKP Usulkan Kuota Rumah Subsidi Ditambah Jadi 500 Ribu Unit
- Kepulauan Tokara di Jepang Masih Terus Diguncang Gempa, Hingga Hari Ini Sudah Lebih dari 1.200 Kali
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- Menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Hari Ini Tiba di Brasil
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
Advertisement
Advertisement