Advertisement
Ini Sanksi untuk Polisi yang Terbukti Memeras Pengusaha

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen M Iqbal menyatakan Kapolri Jenderal Idham Azis mengklaim akan menindak tegas anggota polisi yang meminta jatah proyek kepada pengusaha. Tindakan tegas tersebut berupa pencopotan sebagai anggota Polri.
Pernyataan itu disampaikan di Gedung Bareskrim Polri, Selasa (19/11/2019).
Advertisement
"Prinsipnya kalau ada oknum, pak Kapolri akan melakukan tindakan tegas. Terbukti, periksa dan copot," kata Iqbal.
Iqbal menyebut, pihaknya telah melakukan pengawasan sejak lama di sejumlah daerah. Pengawasan tersebut dilakukan melalui Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum), dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam).
"Kami lakukan upaya pencegahan, jika ada niat kita lakukan pencegahan. Kalau sudah melakukan kriminal dan terbukti tidak segan akan melakukan pencopotan," sambungnya.
Untuk itu, Iqbal memastikan jika Polri tetap mendukung program pemerintah. Dalam hal ini, terkait pembangunan serta investasi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.
"Polri lembaga penting untuk menopang pembangunan nasional, iklim investasi seperti yang disampaikan pak Presiden," tutup Iqbal.
Sebelumnya, Kepolisian Republik Indonesia bakal memberikan pengamanan maksimal terkait kegiatan yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi.
Dalam hal ini, Polri bersama jajaran TNI bahu membahu berupaya memberikan pengamanan ekstra.
"Tentu Polri tidak bisa bekerja sendiri. Bersama dengan TNI, bersama-sama dengan pemerintah melaksanakan kegiatan tersebut," kata Kapolri Jenderal Idham Azis di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).
Idham menjelaskan, ada dua strategi yang akan diprioritaskan oleh institusinya. Pertama, upaya pencegahan terkait pemborosan anggaran.
Strategi kedua adalah penegakan hukum. Idham mengatakan, pihaknya akan serius dalam mengawal pembangunan di daerah.
Bahkan, Idham berjanji akan menindak anak buahnya jika terlibat dalam konspirasi dalam pembangunan. Dia meminta kepada Guburnur atau Walikota untuk melapor jika ada anggotanya yang terlibat.
"Saya minta Kapolres tidak jadi bagian permasalahan yang ada di daerah, karena bukan rahasia umum banyak juga Kapolres itu kalau dia minta proyek nah ini bagian masalah, konspirasi, kalau dia begitu, para Gubernur, Wali Kota silakan hubungi saya nanti saya carikan pemain cadangan," papar Idham.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 11 Juli 2025: Dari Polda Jateng Grebek Pabrik Pupuk Palsu sampai Penemuan Mayat Pegawai Kemendagri
Advertisement

Pembangunan Tol Jogja-Solo Segmen Prambanan-Purwomartani Sesuai Rencana, Target 2026 Sampai Gerbang Tol Kalasan
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Sertipikat Elektronik Diterapkan Bertahap, Sertipikat Tanah Lama Tetap Berlaku
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
Advertisement