Advertisement
Mensesneg: Jabatan Wakil Panglima TNI Sangat Diperlukan
Menteri Sekretaris Negara Pratikno - Antara/Andreas Fitri Atmoko
Advertisement
Harian.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan jabatan Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) sangat diperlukan dan wajar untuk efektivitas organisasi.
Menurutnya, posisi Wakil Panglima TNI bukanlah hal yang baru. Jabatan itu terakhir kali dijabat oleh Fachrul Razi sebelum dihapus oleh Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Fachrul Razi seperti diketahui saat ini menjabat sebagai Menteri Agama.
Advertisement
"Tapi perlu saya sampaikan usulan bukan muncul begitu saja di zaman sekarang. Jadi waktu zamannya Pak Moeldoko menjadi Panglima TNI usulan tersebut juga sudah ada," katanya di Istana Bogor, Kamis (7/11/2019).
Hal itu ditegaskan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam beleid itu, penambahan jabatan Wakil Panglima TNI tersebut dilakukan atas sejumlah pertimbangan strategis.
Penegasan mengenai penambahan jabatan Wakil Panglima TNI tersebut terdapat dalam Pasal 13 Perpres yang sebenarnya telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 18 Oktober 2019.
Selain itu, dia menyebutkan posisi Wakil Panglima TNI juga banyak di sejumlah K/L misalnya Polri, Kejaksaan Agung, dan Kepala Kantor Staf Presiden.
"Menteri yang K/L besar kan juga ada. Menurut saya ini sesuatu yang sangat wajar dan sangat diperlukan, gitu," tekannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Daftar Mobil Listrik 500 Km+ di Indonesia, Termurah Rp380 Juta
- Cara Lindungi Bayi dari Campak Sebelum Vaksin
- Fakta-Fakta Kasus Little Aresha, 53 Anak Jadi Korban Daycare Jogja
- Arab Saudi Jamin Keamanan dan Layanan Haji Indonesia Lancar
- AHY Dorong Tol Jogja-Solo Segmen Ini Segera Rampung, Ini Alasannya
- Mensos: Data DTSEN Harus Dimulai dari Desa
- DPR Minta Kasus Kekerasan di Daycare Jogja Diusut Tuntas
Advertisement
Advertisement









