Advertisement
Menag Wacanakan Larangan Pakai Cadar, PKS: Itu Ruang Privat, Negara Jangan Intervensi
Mardani Ali Sera. - Suara.com/Ria Rizki
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak setuju wacana Menteri Agama Fachrul Razi yang akan melarang penggunaan cadar.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengusulkan agar ada baiknya Majelis Ulama Indonesia ikut membuat fatwa terkait cadar. Hal itu agar mempertegas hukum soal penggunaannya.
Advertisement
“Pertama saya tak terlalu tahu hukum menggunakan cadar, makanya enak MUI membuat fatwa terkait cadar ini. Kala dia tak wajib ya gak masalah. Tapi kalau dia ada dasarnya saya agak khawatir ini masuk di ruang privat karena itu harus hati-hati masuk ke ruang privat,” kata Mardani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).
Karena masuk ruang privat, Mardani berujar agar negara tak lerlu banyak ikut campur apalagi sampai mengintervensi penggunaan cadar.
“Kalau saya menggarisbawahi, itu ruang privat, kalau ruang privat itu paling enak jangan terlalu diintervensi oleh negara. Karena negara bagaimanapun mengatur di ruang publik,” kata Mardani.
Ia menambahkan bahwa salah satu pencegahan radikalisme bisa dilakukan melalui jalur dialog dan literasi, bukan pelarangan suatu yang privat semisal cadar.
“Saya menggarisbawahi cara terbaik melawan radikalisme itu ya dengan dialog dan literasi sama penegakkan hukum. Bukan buat memperlebar dan memperluas frontnya gitu,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
PBB Sebut Evakuasi Warga Rafah Butuh Waktu 10 Hari
10 Ucapan Selamat Hari Pendidikan Nasional, Bisa Buat Caption Instagram
Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek KM 6, Mobil Avanza Terbakar
Gacoan Trending di X Setelah Didatangi Jokowi yang Pesan Mi Level 0
Advertisement
Buruh Minta Prabowo Subianto Hapus Sistem Outsourcing
Puan Maharani Ingatkan Pentingnya Perlindungan dan Keadilan Semua Buruh
Fatwa Arab Saudi, Jemaah Haji dan Umrah Backpacker Dianggap Tidak Sah Ibadahnya
PM Israel Pastikan Serangan ke Rafah Terus Berjalan Tanpa Kesepakatan Sandera
Advertisement
Kunker di Lombok, Presiden Jokowi dan Mentan Amran Sarapan dan Gowes Bareng
Demo Buruh 1 Mei 2024: Massa Padati Patung Kuda, Desak Pencabutan Omnibus Law
Berselingkuh, Seorang Hakim Pengadilan Agama Dipecat Lewat Sidang Etik KY
Tim SAR Temukan Korban Tenggelam Sungai Ciliwung
Dampak Korupsi Timah Rp217 Triliun: Ribuan Karyawan 5 Smelter Terkena PHK
Advertisement
Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pembunuhan Mayat dalam Koper
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Ratusan Juta Rupiah Dicairkan BPJS Ketenagakerjaan buat Pekerja di Kulonprogo
Advertisement
Peringati Hari Pendidikan Nasional dengan Mengunjungi Museum Dewantara Kirti Griya Tamansiswa di Jogja
Advertisement
Berita Populer
- 7 Bandara di Sulawesi Ditutup Usai Gunung Ruang Kembali Erupsi, Berikut Daftarnya
- Komisaris HAM PBB Prihatin dengan Sikap Polisi AS yang Membubarkan Aksi Mahasiswa Pro Palestina
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Aksi Buruh 1 Mei: Masyarakat Diminat Hindari Kawasan Monas Jakarta
- Prihatin Atas Temuan Kuburan Maasa di Gaza, Sekjen PBB Minta Operasi militer di Rafah Dihentikan
- Pendiri Sriwijaya Air Hendry Lie Terlibat Korupsi Timah Rp217 Triliun, Begini Respons Manajemen
- Di Jakarta Ada Aksi Buruh 1 Mei, Jokowi Pilih ke NTB
Advertisement
Advertisement
