Menag Wacanakan Larangan Pakai Cadar, PKS: Itu Ruang Privat, Negara Jangan Intervensi

Harianjogja.com, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak setuju wacana Menteri Agama Fachrul Razi yang akan melarang penggunaan cadar. 

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengusulkan agar ada baiknya Majelis Ulama Indonesia ikut membuat fatwa terkait cadar. Hal itu agar mempertegas hukum soal penggunaannya.

“Pertama saya tak terlalu tahu hukum menggunakan cadar, makanya enak MUI membuat fatwa terkait cadar ini. Kala dia tak wajib ya gak masalah. Tapi kalau dia ada dasarnya saya agak khawatir ini masuk di ruang privat karena itu harus hati-hati masuk ke ruang privat,” kata Mardani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Karena masuk ruang privat, Mardani berujar agar negara tak lerlu banyak ikut campur apalagi sampai mengintervensi penggunaan cadar.

“Kalau saya menggarisbawahi, itu ruang privat, kalau ruang privat itu paling enak jangan terlalu diintervensi oleh negara. Karena negara bagaimanapun mengatur di ruang publik,” kata Mardani.

Ia menambahkan bahwa salah satu pencegahan radikalisme bisa dilakukan melalui jalur dialog dan literasi, bukan pelarangan suatu yang privat semisal cadar.

“Saya menggarisbawahi cara terbaik melawan radikalisme itu ya dengan dialog dan literasi sama penegakkan hukum. Bukan buat memperlebar dan memperluas frontnya gitu,” tandasnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : suara.com