Pemilu Myanmar Digelar, Pertama Sejak Kudeta Militer 2021

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemungutan suara fase pertama pemilihan umum di Myanmar dimulai pada Minggu pagi, menandai pemilu pertama yang digelar sejak kudeta militer pada 2021. Pemilu ini berlangsung di tengah konflik internal berkepanjangan dan situasi politik yang masih berada dalam status darurat.

Menurut laporan kantor berita China Xinhua, pemungutan suara tahap awal dilaksanakan di 102 kota kecil. Tahap berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 11 dan 25 Januari 2026. Pemungutan suara pada Minggu dimulai pukul 06.00 waktu setempat.

Pemilu ini menjadi perhatian internasional karena digelar lebih dari empat tahun setelah pemerintahan terpilih yang dipimpin Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi digulingkan oleh militer. NLD sebelumnya memenangkan pemilu nasional pada November 2020.

Meski pemerintah militer membubarkan sekitar 40 partai politik pada 2023, termasuk NLD, setidaknya enam partai politik masih ikut serta dalam fase pertama pemilu. Total terdapat 4.963 kandidat yang bersaing di tingkat nasional.

Selain itu, lebih dari 50 partai politik berkompetisi di tingkat regional. Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didukung militer menjadi salah satu peserta utama dengan mengajukan sekitar 1.018 kandidat.

Myanmar memiliki parlemen bikameral dengan total 664 kursi, terdiri dari 440 kursi majelis rendah dan 224 kursi majelis tinggi. Setelah pemungutan suara rampung, parlemen diwajibkan bersidang dalam waktu tiga bulan untuk memilih ketua parlemen dan presiden.

Presiden terpilih nantinya akan menunjuk perdana menteri untuk membentuk pemerintahan baru. Namun, proses ini berlangsung di tengah konflik etnis bersenjata yang masih terjadi di berbagai wilayah negara tersebut.

Sejak kudeta militer, Myanmar yang berpenduduk lebih dari 54 juta jiwa itu dilanda konflik internal berkepanjangan antara militer dan kelompok bersenjata etnis. Kondisi ini menyebabkan ribuan korban jiwa serta lebih dari 3,5 juta warga terpaksa mengungsi.

Pelaksanaan pemilu Myanmar ini diharapkan menjadi langkah awal menuju stabilitas politik, meski tantangan keamanan dan legitimasi politik masih membayangi proses demokrasi di negara tersebut.