Advertisement
Tito Minta ASN Tak Bekerja Untung-Untungan
Menteri Dalam Negeri yang juga mantan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. - Antara/Didik Suhartono
Advertisement
Harianjogja.com, SUMEDANG - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta aparatur sipil negara (ASN), terutama lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), tidak bekerja secara untung-untungan. ASN harus bekerja didasari teori dan wawasan yang memumpuni dalam mengambil kebijakan.
"Untuk itulah para kader lulusan IPDN harus menjadi pengambil kebijakan yang memiliki wawasan teoritik yang kuat, jadi nanti tidak bersifat untung-untungan, tetapi sudah dikaji," kata Tito Karnavian saat memberikan sambutan dalam pelantikan Muda Praja Angkatan XXX IPDN Tahun 2019 di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis (31/10/2019).
Advertisement
Ia menuturkan bahwa ASN sudah harus mulai mengubah cara berpikir yang tadinya sebagai penguasa harus menjadi abdi negara yang siap melayani rakyat.
Pegawai negara, kata dia, dituntut memiliki mental dan kecerdasan yang baik sehingga dapat melayani masyarakat dengan baik.
"Memiliki mental yang baik yang melayani rakyat, bukan sebagai penguasa, dan memiliki wawasan akademik dan kecerdasan yang kuat," katanya.
Ia menyebutkan sebanyak 1.608 muda praja IPDN merupakan orang pilihan dari berbagai daerah di Indonesia yang telah melewati tahapan seleksi ketat.
Menurut dia, praja pilihan itu menjadi awal kehidupan baru untuk menjalani karier yang baik, bahkan menjadi pemimpin bangsa pada masa akan datang.
"Pada masa yang akan datang harapan menjadi pemimpin yang baik. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kesempatan ini," katanya.
Tito berharap praja yang baru dilantik dapat mengikuti pendidikan yang baik selama empat tahun sebagai persiapan menjadi abdi negara pada masa yang akan datang.
Praja IPDN, lanjut dia, tidak hanya memahami teori yang telah diajarkan di perkuliahan, tetapi harus memiliki fisik, mental, dan moral yang baik untuk menjadi contoh masyarakat.
"ASN jangan hanya memahami teori-teori, ttapi juga memiliki fisik yang baik, mental, dan moral yang baik pula karena akan menjadi teladan revolusi mental bagi masyarakat," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
