Advertisement
Tito: Kami Berusaha Menjaga Stabilitas Politik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang baru saja dilantik yakni Tito Karnavian berkomitmen menjaga stabilitas politik dalam negeri dengan cara melakukan pembinaan politik kepada Pemerintah Daerah (Pemda).
“Sebagai pembina politik Pemerintah Daerah, kami berusaha untuk memberi sumbangsih dengan menjaga stabilitas politik. Jangan sampai nanti berkembang menjadi gangguan keamanan,” kata Tito berdasarkan rilis yang diterima di Jakarta, Kamis (24/10/2019).
Advertisement
Tito menambahkan, tanpa stabilitas politik dalam negeri, pembangunan di berbagai sektor tak akan berjalan dengan baik. Sebab, stabilitas politik dan pembangunan akan saling mempengaruhi satu sama lain dan berdampak pada sisi keamanan.
“Tanpa situasi yang aman, maka pembangunan tidak akan berjalan, itu dua sisi yang saling memberi nilai. Keamanan yang tidak baik akan berdampak pada pembangunan, pembangunan yang tidak baik akan berdampak pada gangguan dan keamanan,” ujar Tito.
Menurut mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki peran strategis untuk menjamin stabilitas politik dalam negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Selain itu, Mendagri juga meminta jajarannya di lingkup Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk melakukan harmonisasi kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tito mengatakan diperlukan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas tersebut.
“Pemerintahan baru, presiden lama, kabinet baru, akan muncul gejolak-gejolak dan pro-kontra. Kita lihat media pagi ini juga, ada yang positif dan negatif. Prinsipnya menjaga, karena dua bulan ini, kabinet baru biasanya belum stabil. Kami berusaha menjaga stabilitas itu,” ujarnya.
Tak hanya terkait stabilitas politik dalam negeri, Tito juga berpesan agar jajarannya di Kemendagri, BNPP, maupun Pemda untuk merubah pola pikir terkait jabatan dan amanah yang diberikan.
Menurut dia, pola pikir menjadi 'penguasa’ harus diubah menjadi ‘pelayan masyarakat’. Itu konsekuensi menjadi negara demokrasi yang mengamanatkan rakyat sebagai pemegang kuasa tertinggi dari negara ini.
“Mengubah mindset tidak gampang. Saya di Kepolisian membuat buku, Demokratik Polisi. Apa itu demokrasi? Bahwa pemilik negara adalah rakyat, maka harus diikuti apa yang diinginkan pemilik negara, yaitu rakyat. Mengubah mindset menjadi pelayan itu tidak gampang tapi harus kami lakukan,” kata Mendagri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : antara
Berita Lainnya
- Luar Biasa! Sikat Korsel, Indonesia Cetak Sejarah ke Semifinal Piala Asia U-23
- Indonesia Gagal Pertahankan Keunggulan, Pertandingan Lanjut ke Extra Time
- Profil Rafael Struick, Pemborong Dua Gol ke Gawang Korsel di Piala Asia U-23
- Struick Borong Gol, Timnas U-23 Unggul 2-1 Atas Korsel di Babak Pertama
Berita Pilihan
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
- WhatsApp Bocor, Israel Dikabarkan Gunakan Data untuk Serang Rumah Warga Palestina
Advertisement
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Menhub Kunker ke Jepang: Indonesia Tingkatkan Kerja Sama Bidang Transportasi
- Pejabat Kementerian ESDM Diperiksa Terkait Korupsi Timah Triliunan Rupiah
- Wakil Presiden Dijadwalkan Membuka Rakernas Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting
- Jamaika Resmi Mengakui Kedaulatan Palestina
- Anies-Muhaimin Hadir di Penetapan KPU, Pakar UGM: Ada Peluang Ikut Koalisi Prabowo
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Wanita 60 Tahun Lolos ke Kontes Miss Argentina karena Tampak Awet Muda
Advertisement
Advertisement