Menristekdikti Minta Jokowi Bentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengharapkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) segera dibentuk di pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ke depan.
"Saya koordinasi dengan lembaga-lembaga riset, LPNK susah dengan kementerian/lembaga apalagi, nah, kalau ini bisa satu, 'kan lebih sederhana," kata Nasir dalam Bedah Kinerja Capaian Lima Tahun Kemristekdikti di Gedung Ristekdikti, Jakarta, Jumat (19/10/2019).
Advertisement
Nasir menuturkan selama menjabat menristekdikti pada pemerintahan Jokowi periode 2014-2019, tumpang-tindih kebijakan riset menjadi salah satu masalah.
"Saya merasakan selama ini selama lima tahun, pada saat itu, saya tiga tahun (menjabat Menristekdikti) sudah saya laporkan adanya tumpang-tindih di dalam kebijakan riset antara kementerian dan LPNK (lembaga pemerintah non kementerian) maupun kementerian dengan kementerian lain," ujar Nasir.
Untuk mengatasi tumpang-tindih itu, Nasir mengatakan bahwa BRIN harus dibentuk sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU Sisnas Iptek. Bahkan, menurut Nasir, lembaga penelitian dan pengembangan di beberapa kementerian juga harus bergabung di bawah BRIN.
Selama ini, kata dia, koordinasi tidak mudah antarkementerian/lembaga, dan itu menjadi tantangan untuk diperbaiki agar percepatan pengembangan riset dan inovasi untuk mendongkrak kemajuan ekonomi Indonesia.
Ia mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo yang akan menetapkan apakah posisi BRIN nantinya akan menjadi Menristekdikti/Kepala BRIN, atau Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Riset dan Teknologi/Kepala BRIN.
Menteri Nasir mengatakan bahwa perusahaan pemula berbasis teknologi (PPBT) atau startup dewasa dengan omzet di atas Rp1 miliar per bulan hingga 2019 ada 30 PPBT. Nasir memandang perlu ada lompatan untuk capaian di bidang riset dan inovasi untuk pemerintahan periode lima tahun mendatang sebanyak 100 PPBT.
Nasir juga menginginkan agar pemerintahan ke depan mendorong pertambahan PPBT sebanyak dua kali lipat menjadi sekitar 2.600. Pada saat ini ada 1.307 PPBT.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
- Polisi Tembak Polisi hingga Tewas di Solok, Polda Sumbar Dalami Motifnya
- Eks Bupati Biak Ditangkap Terkait Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur
- Profil dan Harta Kekayaan Setyo Budiyanto, Jenderal Polisi yang Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029
- Pakar Hukum Pidana Nilai Penetapan Tersangka Tom Lembong Masih Prematur
Advertisement
Jadwal SIM Keliling di Jogja, Sabtu Malam Ini Pukul 19.00-21.00 WIB di Alun-alun Kidul Jogja
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Koperasi Diminta Bergerak Ikut Bantu Pelaku UMKM dan Perangi Rentenir
- Pembangunan Kesehatan di Indonesia Berkembang, Hanya Saja Masih Menghadapi Kesenjangan dengan Negara Maju
- Berani ke Italia, Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant Bisa Ditangkap
- Pemerintah Inggris Dukung Program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran
- Momen Pilkada Sleman 2024, Harda Tulus Mengabdi dan Ingin Ikhlas Melayani
- 687 Warga Negara Asing Terjaring Operasi Jagratara, Pelanggaran Izin Tinggal Mendominasi
- Warga Palestina Sambut Baik Surat Mahkamah Pidana Internasional untuk Menangkap Netanyahu
Advertisement
Advertisement