Yusril Ungkap Pemerintah Belum Bahas Pengganti Kepala KSP
Yusril menyatakan pemerintah akan mengevaluasi kewenangan penyadapan lembaga negara setelah Bareskrim menetapkan tiga tersangka kasus penyadapan ilegal.
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mencoba salah satu alat di Laboratori Terhubung berbasis teknologi simulasi canggih yang dilengkapi kemampuan Augmented Reality dan Virtual Reality (AR/VR), di UGM, Rabu (28/11/2018)./Harian Jogja-Bernadheta Dian Saraswati
Harianjogja.com, SEMARANG--Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M. Nasir meminta mahasiswa menggunakan hak pilihnya dengan baik saat Pemilu pada April mendatang. Ia meminta mahasiswa mencoblos satu, bukan dua.
Pernyataan tersebut disampaikan Nasir sebelum menutup pidato ilmiahnya di hadapan civitas academica Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Jawa Tengah, Rabu (13/3/2019). "Jangan \'nyoblos\' dua. Kalau \'nyoblos\' dua itu batal, \'nyoblos\' satu saja," kata Nasir seperti diberitakan Antara.
Dalam kesempatan itu, Nasir juga mengimbau pada dosen dan mahasiswa menggunakan hak pilihnya dengan baik dan jangan sampai golput dalam pemilu.
Menurutnya, golput akan merusak sendi-sendi demokrasi yang sudah dibangun bersama. "Pilih sesuai hati nurani, jangan sampai golput," katanya.
Nasir menerangkan, pada 2019 merupakan tahun politik. Menristekdikti meminta kampus jangan sampai dijadikan ajang permainan politik.
Ia juga meminta para mahasiswa aktif mengecek daftar pemilih dalam pemilu sehingga pada tanggal 19 April nanti bisa menggunakan hak pilihnya.
Untuk diketahui, Pilpres 2019 diikuti dua pasangan calon. Yakni pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) - Ma\'ruf Amin dan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : suara.com, antara
Yusril menyatakan pemerintah akan mengevaluasi kewenangan penyadapan lembaga negara setelah Bareskrim menetapkan tiga tersangka kasus penyadapan ilegal.
Sepuluh negara memiliki aturan penyadapan komunikasi yang mengatur kewenangan, prosedur, pengawasan, dan larangan penyadapan ilegal.
BPS DIY memproyeksikan produksi beras 2026 mencapai 329.020 ton, naik 5,79% dibandingkan tahun sebelumnya.
Kasus penyadapan Listyo Sigit Cs disorot pengamat. Bambang Rukminto mendesak polisi mengusut pihak yang memerintahkan penyadapan.
PAD wisata Bantul terancam kembali tak mencapai target. DPRD menyoroti penurunan kunjungan dan potensi kebocoran retribusi.
Gerindra mendesak Polri mengungkap otak, pemberi perintah, dan pihak yang terlibat dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo.