Advertisement
MPR Berharap Masyarakat Ikut Menjaga Kekhidmatan Pelantikan Presiden dan Wapres
Presiden Joko Widodo. - ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari]
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berharap kepada seluruh elemen masyarakat untuk turut menjaga, menghormati, dan memelihara kekhidmatan acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2019 dengan sebaik-baiknya.
"MPR meminta kita semua bisa menjadikan momen pelantikan ini sebagai momen kegembiraan bersama," kata Wakil Ketua MPR Arsul Sani, di Jakarta, Selasa (15/10/2019).
Advertisement
Politikus PPP ini mengatakan, kalau pun ada keramaian di lokasi yang disediakan maka sifatnya adalah pesta rakyat. "Sebagai tanda syukur atas selesainya proses pemilu kita ini di tahun 2019," ujarnya.
Arsul menjelaskan, pelantikan Jokowi dan KH Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 akan dihadiri oleh para tamu lebih dari 20 negara. "Ada yang kepala negara, kepala pemerintahan, dan juga utusan khusus," ujarnya.
Hal ini, menurutnya, mengandung makna bahwa begitu banyak negara lain yang memberikan penghormatan pada proses demokrasi di Indonesia. "Indonesia merupakan negara terbesar ketiga dalam sistem pemerintahan yang demokratis setelah India dan Amerika Serikat," ujar Arsul.
Arsul meminta ekspresi-ekspresi demokrasi dalam bentuk unjuk rasa pada 20 Oktober mendatang sebaiknya tidak dilakukan. "Di samping agar kekhidmatan pelantikan dan penghormatan kepada tamu-tamu negara sahabat bisa kita berikan maksimal," ujarnya pula.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Advertisement
Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
Advertisement
Ditunjuk Jadi Menpora, Erick Thohir: Kita Harus Lakukan Terobosan
PMI Ilegal Dijadikan Operator Judi Online di Kamboja
Bareskrim Gelar Mediasi Ridwan Kamil dan Lisa Mariana
PDIP Hormati Keputusan Prabowo Ganti Kepala LKPP
DPR RI Setujui Revisi RAPBN 2026, Belanja Negara Rp3.842,7 Trilun
Advertisement
DPR RI Klaim Kelangaan BBM Shell BP Hanya di Jabodetabek
Berita Pilihan
- DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
- Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
- Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
- Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
- Ribuan Orang Unjuk Rasa di London Tolak Kunjungan Donald Trump
Advertisement
BPBD Gunungkidul Mulai Salurkan Bantuan Air Bersih ke Warga
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Kuasa Hukum Ungkap Banyak Kejanggalan Terkait Kasus Pembunuhan Kacab Bank
- Putus Jaringan Komunikasi, Militer Israel Semakin Brutal Serang Gaza
- Tok! Bunga KPR Subsidi Tetap 5 Persen
- Trump Perpanjang Tenggat Larangan TikTok hingga 16 Desember 2025
- Sekjen GCC Kutuk Serangan Israel ke Gaza
- Tiba di Indonesia, Sapi Impor Australia untuk Dukung MBG
- Fahri Hamzah Siap Patuhi Putusan MK Wamen Dilarang Rangkap Jabatan
Advertisement
Advertisement
