Klaim Puan Maharani: DPR Tetap Bakal Kritis Meski Dimonopoli Partai Pemerintah

Harianjogja.com, JAKARTA-- Puan Maharani mengklaim DPR ke depan tetap akan kritis kepada pemerintah.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengatakan dominasi partai koalisi pemerintah di tubuh DPR tidak akan menyebabkan mereka susah mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat.

"Kami harus menolak atau mengkritisi untuk memberikan solusi jika kebijakannya tidak pro-rakyat. Ini yang paling penting. Mengkritisi untuk memberikan solusi," ujar Puan di Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Puan mengatakan hubungan antara eksekutif dan legislatif itu sebenarnya harus dilakukan untuk bangsa dan kesejahteraan rakyat. Agar rakyat itu bisa merasakan apa saja yang menjadi program-program pemerintah.

Legislatif juga harus memberikan dukungan selama program-program yang dilakukan pemerintah itu pro rakyat, untuk rakyat, dan bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat.

"Legislatif itu kan tugasnya melakukan pengawasan kebijakan terhadap program yang akan dilakukan oleh eksekutif," ujar Puan.

Puan merasa semua tugas itu bisa dilakukan dalam dinamika yang terjadi selama ini di DPR. Ia juga mengatakan masih ada partai politik yang berada di luar pemerintahan.

Dominasi partai koalisi dengan pemerintah (pro pemerintah) itu sebenarnya tidak masalah selama bisa bergotong royong, saling menghargai, dan menghormati, untuk rakyat.

Puan mengatakan Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau dengan penduduknya yang kurang lebih 270 juta merupakan wilayah yang sangat besar.

Persoalan dari tahun ke tahun akan semakin rumit karena pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, efek globalisasi dan lain-lain itu akan berpengaruh.

Karena itu dibutuhkan lembaga eksekutif yang kuat, yang bisa bekerja sama secara kebijakan dengan lembaga legislatif yang ada di DPR untuk mendorong kebijakan-kebijakan yang dibuat nanti bisa menyejahterakan rakyat.

"Kalau kami yang katanya bersama pemerintah, akan tetap melakukan kritik namun juga memberikan solusi. Kalau ada yang tidak setuju, monggo saja, dinamika itu biasa dilakukan dalam proses di DPR. Namun yang kami kritisi itu kebijakannya, untuk apa dan seperti apa harus kami kritisi," kata Puan.

Sumber : Antara