OPINI: Prestasi Tak Berhenti di Gerbang PTN, Saatnya Mengubah Persepsi terhadap PTS
Prestasi siswa tak hanya diukur dari keberhasilan masuk PTN. Perguruan tinggi swasta (PTS) juga menawarkan pendidikan berkualitas dan peluang ber
Ilustrasi/Instagram Crosshijaber
Harianjogja.com, JAKARTA- Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu\'ti ikut merespons soal fenomena crosshijaber.
Ia mengatakan croshijaber sebaiknya tidak dibesar-besarkan lagi seiring viralnya isu itu.
"Secara teoritik polisi tahu \'kan jadi gak usah dibesar-besarkan," kata Mu\'ti usai menerima kunjungan Duta Besar AS Joseph Donovan di kantornya Jakarta, Selasa (15/10/2019).
Adapun isu crosshijaber merujuk pada laki-laki yang mengenakan hijab laksana perempuan yang kini viral di media sosial.
Pelaku crosshijaber juga tidak segan-segan bercampur dengan perempuan di masjid bahkan terdapat yang masuk ke kamar mandi lawan jenis.
Dia mengatakan jika pelaku crosshijaber dianggap mengalami kelainan perbedaan psikologis sebaiknya diberikan pembinaan.
Sementara, kata dia, apabila mereka sengaja sebagai bagian dari berbusana berbeda dengan jenis kelaminnya itu menurut agama tidak boleh.
Mu\'ti mendesak agar Polri mengusut tuntas soal crosshijaber itu.
"Penyelidikan Polri itu bukan menjadikan mereka pelaku tindak kriminal tapi memastikan siapa mereka apa motifnya dan polisi bisa melacak karena mereka punya akun media sosial," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Prestasi siswa tak hanya diukur dari keberhasilan masuk PTN. Perguruan tinggi swasta (PTS) juga menawarkan pendidikan berkualitas dan peluang ber
Realisasi investasi selama dua tahun pemerintahan Prabowo mencapai Rp3.923,2 triliun dan menyerap lebih dari 5,48 juta tenaga kerja.
Pemerintah mengaktifkan SIZE di Jawa-Bali untuk mendeteksi dini penyakit zoonosis melalui integrasi data kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan.
Iran menegaskan kendali atas Selat Hormuz, Teluk Persia, dan Teluk Oman serta memperingatkan kapal yang melintas di luar jalur yang ditetapkan.
DPRD Kota Jogja meminta anggaran 2027 memprioritaskan kebutuhan masyarakat di tengah penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.
SKK Migas menyebut UEA akan mengirim hingga 30 juta barel minyak ke Indonesia tanpa biaya, termasuk modal kerja dan biaya kapal.