Erupsi Anak Krakatau Batalkan 5 Penerbangan di Bandara SSK II Pekanbaru
Lima penerbangan di Bandara SSK II Pekanbaru dibatalkan akibat abu vulkanik erupsi Anak Gunung Krakatau.
Ilustrasi/Instagram Crosshijaber
Harianjogja.com, JAKARTA- Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu\'ti ikut merespons soal fenomena crosshijaber.
Ia mengatakan croshijaber sebaiknya tidak dibesar-besarkan lagi seiring viralnya isu itu.
"Secara teoritik polisi tahu \'kan jadi gak usah dibesar-besarkan," kata Mu\'ti usai menerima kunjungan Duta Besar AS Joseph Donovan di kantornya Jakarta, Selasa (15/10/2019).
Adapun isu crosshijaber merujuk pada laki-laki yang mengenakan hijab laksana perempuan yang kini viral di media sosial.
Pelaku crosshijaber juga tidak segan-segan bercampur dengan perempuan di masjid bahkan terdapat yang masuk ke kamar mandi lawan jenis.
Dia mengatakan jika pelaku crosshijaber dianggap mengalami kelainan perbedaan psikologis sebaiknya diberikan pembinaan.
Sementara, kata dia, apabila mereka sengaja sebagai bagian dari berbusana berbeda dengan jenis kelaminnya itu menurut agama tidak boleh.
Mu\'ti mendesak agar Polri mengusut tuntas soal crosshijaber itu.
"Penyelidikan Polri itu bukan menjadikan mereka pelaku tindak kriminal tapi memastikan siapa mereka apa motifnya dan polisi bisa melacak karena mereka punya akun media sosial," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Lima penerbangan di Bandara SSK II Pekanbaru dibatalkan akibat abu vulkanik erupsi Anak Gunung Krakatau.
TNI AU memastikan aktivitas pesawat di Halim Perdanakusuma kembali normal setelah penerbangan Jakarta ditutup dua hari akibat abu vulkanis.
BMKG menargetkan kepekatan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau berkurang 1-2 hari lewat Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC.
Pemutihan pajak kendaraan September 2026 masih berlaku di 11 provinsi. Cek periode, diskon, penghapusan denda, dan cara bayar PKB online.
BNPB mencatat 1.730 bencana melanda Indonesia hingga 7 September 2026, berdampak pada 111.533 rumah serta ribuan fasilitas publik.
DPR menyetujui anggaran Kemenkeu 2027 sebesar Rp49,80 triliun dengan sejumlah program dan kewajiban pelaporan kinerja tiap triwulan.