Advertisement
Menpan: PNS Jangan Kritik Pemerintah di Ruang Publik
Menteri Pendayahgunaan Aparatur Negera (Menpan)-Reformasi Birokrasi Syafrudin, dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana (kanan) bertemu dengan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Rabu (19/12). Pertemuan membahas seleksi CPNS 2018. - Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN) atau biasa dikenal dengan pegawai negeri sipil (PNS) untuk siap menghadapi konsekuensi hukum jika menyampaikan kabar bohong atau meresahkan masyarakat.
Syafruddin menuturkan aparatur sipil negara berada di bawah rezim pidana umum. Penyebaran berita bohong akan dikenai sanksi penjara yang tunduk terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
"ASN itu pidana umum. Domain hukumnya beda. Polri ada pidana umum dan kode etik. TNI ada pidana militer dan disiplin militer. ASN pidana umum," kata Syafruddin di Istana Wakil Presiden Jakarta, Selasa (15/10/2019).
Menurutnya, pemerintah telah mengingatkan secara terus menerus agar para ASN menjaga diri. Akan tetapi jika nekat, aparat penegak hukum akan melakukan tindakan.
"Sudah berbusa mulut kita [memperingatkan]. [Kalau dilakukan juga] Ya silakan menghadapi hukum," katanya.
Pembinaan bagi ASN, kata mantan Wakapolri ini, tidak hanya dilalukan oleh Kemenpan RB.
Proses pembinaan juga dilakukan oleh para kepala daerah. "80 persen ASN di daerah," katanya.
Mantan ajudan Wakil Presiden Jusuf Kalla itu menambahkan berdasarkan undang-undang, ASN dilarang menyerang pemerintah di ruang publik. Memberikan masukan dan saran yang progresif dapat dilakukan melalui sistem yang ada.
"Memberikan masukan saran yang progresif ya oke-oke saja. Tapi bukan di ruang publik. Di ruang publik apalagi bikin gaduh, apalagi menyerang. Kan ada aturannya [tidak boleh]. Ikuti aturannya saja, negara akan baik," katanya.
Advertisement
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Harga Minyak Naik, Pemerintah Buka Opsi BBM Subsidi Naik
Astra Daihatsu Siapkan Bengkel Siaga Mudik dan Program DAIFIT 2026
BPOM Temukan 73.722 Tautan Penjual Kosmetik Berbahaya
Pentagon Habiskan Rp60 Triliun dalam 100 Jam Perang Lawan Iran
Advertisement
Viral Influencer Kena Campak Tetap Keluar Rumah, Ini Kata Kemenkes
Delpedro Marhaen Puji Putusan Bebas Majelis Hakim PN Jakpus
32 WNI Dievakuasi dari Iran melalui Azerbaijan Hari Ini
Iran Belum Tetapkan Pengganti Ali Khamenei karena Situasi Keamanan
Peneliti BRIN Dorong Penambahan Telur pada Menu MBG Ramadan
Advertisement
Industri Digital Indonesia Butuh Tambahan 150 Ribu Insinyur
BPOM Bongkar Peredaran Obat dan Kosmetik Ilegal di Marketplace
Selat Hormuz Terganggu, Saudi Aramco Naikkan Harga Minyak ke Asia
Ini Daftar Kategori Obat dan Makanan Ilegal Terlaris di Online 2025
Austria Jajaki Kerja Sama Bangun IKN sebagai Kota Hutan Modern
Advertisement
Pernah Jadi Kompleks IRGC, Sekolah di Iran Hancur Diserang AS
Berita Pilihan
- BGN Pecat Kepala SPPG Tanjung Kesuma Terkait Dugaan Pencabulan Anak
- YouTuber Resbob dan Bigmo Jadi Tersangka Fitnah Azizah Salsha
- ABK Penyelundup 2 Ton Sabu di Batam Divonis 5 Tahun Penjara
- Update Mudik Lebaran 2026: Masih Ada 2,37 Juta Tiket Kereta Api KAI
- Penetapan Hakim Adies Kadir Dipersoalkan, Begini Amar Putusan MKMK
Advertisement
Jadwal SIM Keliling Jogja 7 Maret 2026, Ada Layanan Malam di Alkid
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Rute dan Tarif Trans Jogja 2026, Ini Jalurnya
- Prakiraan Cuaca Jogja Jumat 6 Maret 2026: Hujan Ringan Siang-Sore
- Crystal Palace Comeback, Kalahkan 10 Pemain Tottenham 3-1
- Cek Jadwal Bus DAMRI Bandara YIA 6 Maret 2026 dari Jogja dan Sleman
- KPM PKH di Bantul Dilibatkan Industri Mebel, Tambah Penghasilan Warga
- SIM Keliling Sleman Dibuka Lagi, Warga Bisa Perpanjang SIM A dan C
- Mudik Lebaran 2026, Gunungkidul Siapkan Jalur Aman dan Alternatif
Advertisement
Advertisement
