Advertisement
Menpan: PNS Jangan Kritik Pemerintah di Ruang Publik
Menteri Pendayahgunaan Aparatur Negera (Menpan)-Reformasi Birokrasi Syafrudin, dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana (kanan) bertemu dengan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Rabu (19/12). Pertemuan membahas seleksi CPNS 2018. - Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN) atau biasa dikenal dengan pegawai negeri sipil (PNS) untuk siap menghadapi konsekuensi hukum jika menyampaikan kabar bohong atau meresahkan masyarakat.
Syafruddin menuturkan aparatur sipil negara berada di bawah rezim pidana umum. Penyebaran berita bohong akan dikenai sanksi penjara yang tunduk terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
"ASN itu pidana umum. Domain hukumnya beda. Polri ada pidana umum dan kode etik. TNI ada pidana militer dan disiplin militer. ASN pidana umum," kata Syafruddin di Istana Wakil Presiden Jakarta, Selasa (15/10/2019).
Menurutnya, pemerintah telah mengingatkan secara terus menerus agar para ASN menjaga diri. Akan tetapi jika nekat, aparat penegak hukum akan melakukan tindakan.
"Sudah berbusa mulut kita [memperingatkan]. [Kalau dilakukan juga] Ya silakan menghadapi hukum," katanya.
Pembinaan bagi ASN, kata mantan Wakapolri ini, tidak hanya dilalukan oleh Kemenpan RB.
Proses pembinaan juga dilakukan oleh para kepala daerah. "80 persen ASN di daerah," katanya.
Mantan ajudan Wakil Presiden Jusuf Kalla itu menambahkan berdasarkan undang-undang, ASN dilarang menyerang pemerintah di ruang publik. Memberikan masukan dan saran yang progresif dapat dilakukan melalui sistem yang ada.
"Memberikan masukan saran yang progresif ya oke-oke saja. Tapi bukan di ruang publik. Di ruang publik apalagi bikin gaduh, apalagi menyerang. Kan ada aturannya [tidak boleh]. Ikuti aturannya saja, negara akan baik," katanya.
Advertisement
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
Advertisement
BKKBN-TNI AD Kolaborasi Membangun Sumber Air Bersih Guna Turunkan Stunting
Surya Paloh Temui Prabowo di Kartanegara
Jusuf Kalla Ingatkan Prabowo Pentingnya Oposisi
Dipimpin Nana Sudjana, Ini Sederet Penghargaan Yang Diterima Pemprov Jateng
Pemerintah Pastikan Tidak Impor Bawang Merah Meski Harga Naik
Advertisement
Jokowi Siapkan Program Unggulan untuk Prabowo-Gibran
Agresi Israel, Penduduk Gaza Diperkirakan Krisis Pangan dalam Enam Pekan Lagi
Advertisement
Berita Pilihan
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
Advertisement
Stok Darah dan Jadwal Donor Darah di Wilayah DIY Jumat 26 April 2024
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Wanita 60 Tahun Lolos ke Kontes Miss Argentina karena Tampak Awet Muda
- Agresi Israel, Penduduk Gaza Diperkirakan Krisis Pangan dalam Enam Pekan Lagi
- Sheila on 7 Bikin Konser di Medan, Pertumbuhan Sektor Pariwisata di Sumut Ikut Subur
- Jokowi Siapkan Program Unggulan untuk Prabowo-Gibran
- Pemerintah Pastikan Tidak Impor Bawang Merah Meski Harga Naik
- Jusuf Kalla Ingatkan Prabowo Pentingnya Oposisi
- Surya Paloh Temui Prabowo di Kartanegara
Advertisement
Advertisement
