Penembakan di Ohio Tewaskan Polisi, Pelaku dan Dua Korban
Penembakan di Ohio menewaskan seorang polisi, dua korban, dan tersangka. Dua petugas serta seekor anjing polisi juga mengalami luka.
Luhut Binsar Panjaitan/Antara-M. Agung Rajasa
Harianjogja.com, JAKARTA - Kemenko Kemaritiman diakabrkan akan dihapus dalam masa pemerintah Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi dan Maruf Amin. Luhut Binsar Panjaitan selaku Menko kemaritiman saat ini pun menjawab santai.
Luhut menegaskan, kementeriannya masih ada dalam daftar kabinet untuk saat ini. Dia juga mengatakan Kemenko Kemaritiman masih tegak berdiri. Namun, ia belum bisa menjelaskan soal nasib ke depannya.
Kabar itu dilandasi oleh pernyataan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut adanya perubahan nomenklatur kementerian di kabinet barunya.
Jokowi mengatakan akan ada beberapa kementerian yang dilebur menjadi satu maupun muncul kementerian baru.
"Sampai tadi malam masih tetap lah ada di sini. Ya saya enggak tahu kalau besok ada perubahan lagi," kata Luhut di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat pada Jumat (11/10/2019).
Selain itu, Luhut juga sempat menjawab soal posisinya dalam Kabinet Kerja periode II. Luhut sempat diisukan akan ditempatkan di pos Menko Polhukam. Sambil berkelar Luhut malah meminta para pewarta untuk bertanya pada rumput yang bergoyang.
"Kalau itu tanya saja lah ke rumput yang bergoyang," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Penembakan di Ohio menewaskan seorang polisi, dua korban, dan tersangka. Dua petugas serta seekor anjing polisi juga mengalami luka.
Residivis berusia 65 tahun ditangkap setelah mencuri belasan sepeda di Sleman dan Bantul. Polisi menyita 14 sepeda serta menangkap penadah.
Rieke Diah Pitaloka mengusulkan tiga langkah memperkuat penerapan Pasal 3 UU Tipikor demi kepastian hukum, keadilan, dan kepercayaan publik.
PN Jakarta Selatan mengabulkan sebagian praperadilan Roy Suryo dan menyatakan penggeledahan, penangkapan, serta penahanannya tidak sah.
Banggar DPR memproyeksikan defisit APBN 2026 melebar menjadi Rp734,3 triliun atau 2,85% dari PDB, lebih tinggi dari target APBN.
Sepekan TPA Banyuroto menolak sampah organik, DLH Kulonprogo masih menemukan warga yang belum memilah sampah dan membuangnya ke depo pasar.