12 WNI Dibebaskan Lewat Amnesti Myanmar, Ini Penanganannya
Sebanyak 12 WNI menerima amnesti dari Myanmar setelah menjalani hukuman. KBRI Yangon memfasilitasi kepulangan mereka ke Indonesia.
Massa mahasiswa berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (23/9/2019) malam. /ANTARA FOTO-Galih Pradipta
Harianjogja.com, JAKARTA-- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) membenarkan seorang bernama Akbar Alamsyah menjadi salah satu orang yang diduga menjadi korban saat demonstrasi mahasiswa yang berujung kerusuhan di depan Gedung DPR RI pada 25 September 2019 lalu.
Koordinator KontraS Yati Andriyani mengatakan Akbar Alamsyah sampai saat ini atau 12 hari pasca kejadian masih belum sadarkan diri di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Senen, Jakarta Pusat.
"Jumat lalu, saya dan Tim mengunjungi Akbar di RSPAD. Kondisi Akbar sampai tadi malam masih kritis, belum sadarkan diri. Kondisi kepala bagian depan dan belakang diperban. Bibir membengkak," kata Yati saat dihubungi, Senin (7/10/2019).
Akbar mendapatkan pertolongan medis di Slipi, Jakarta Barat. Saat diselamatkan, Akbar dilarikan ke RS Pelni Petamburan, lalu dipindah ke RS Polri Kramat Jati, dan dipindahkan lagi ke RSPAD Gatot Subroto.
"Dalam surat kepala RS Bhayangkara kepada Kepala RS RSPAD dituliskan biaya perawatan medis Akbar selama 3 bulan ke depan dijamin oleh RS Bhayangkara," jelasnya.
Lebih lanjut, KontraS mendesak aparat kepolisian untuk mengungkap kasus yang menimpa Akbar.
"Semua harus dibuktikan secara transparan dan akuntabel. Keluarga belum mengetahui pasti. Apapun masalah dan sebabnya tidak ada pembenaran tindakan kekerasan dan penganiayaan hingga menyebabkan korban kritis," turup Yati.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Sebanyak 12 WNI menerima amnesti dari Myanmar setelah menjalani hukuman. KBRI Yangon memfasilitasi kepulangan mereka ke Indonesia.
Aturan operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih segera terbit. Ferry Juliantono menargetkan Perpres keluar pekan depan.
PVMBG memastikan erupsi Gunung Anak Krakatau tak berpotensi memicu tsunami. Masyarakat diminta tetap tenang dan waspada.
DPRD DIY menyoroti anggaran logistik bencana BPBD yang hanya Rp53 juta dan mendorong tambahan dana untuk penanganan bencana.
Pameran Harmoni di Tanggul Tirto menampilkan 30–40 foto untuk mengenalkan keragaman destinasi wisata Bantul di luar kawasan pantai.
Otorita IKN memperketat penanganan karhutla. Satu perusahaan disanksi dan satu terduga pelaku pembakaran dilaporkan ke aparat hukum.