Advertisement
Akhirnya, Jokowi Minta Pengesahan 4 RUU Ditunda
Presiden Joko Widodo. - ANTARA / Akbar Nugroho Gumay
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Sejumlah rancangan undang-undang (RUU) menuai polemik dari masyarakat. Presiden Joko Widodo meminta DPR menunda pengesahan 4 rancangan undang-undang (RUU) yaitu RUU Pertanahan, RUU Mineral dan Batubara, RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan RUU Permasyarakatan.
Pernyataan itu disampaikan oleh Jokowi sebelum dirinya meninggalkan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/9/2019) sore. Beberapa jam sebelumnya, Jokowi bertemu dengan sejumlah pimpinan DPR membahas sejumlah RUU yang cukup kontroversial tersebut.
Advertisement
"Yang intinya tadi saya meminta agar pengesahan untuk RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU KUHP, RUU Permasyarakatan itu ditunda pengesahannya untuk kita bisa mendapatkan masukan-masukan, mendapatkan substansi-substansi yang lebih baik sesuai dengan keinginan masyarakat," kata Jokowi.
Jokowi juga meminta kepada DPR supaya RUU tersebut dibahas pada DPR periode berikutnya atau periode 2019-2024. Di samping itu, menurut Jokowi, 1 RUU belum disahkan yaitu RUU Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
BACA JUGA
Jokowi meminta masyarakat untuk bertanya ke DPR mengenai proses pembuatan RUU tersebut. "Sudah masuk proses semuanya, tanyakan ke sana (DPR), jangan tanyakan sini (pemerintah). Tadi saya sudah minta itu, tentu saja akan ditindaklanjuti menteri-menteri terkait ke DPR. Masyarakat kalau mau menyampaikan materi ke DPR. Saya kira DPR akan mendengar itu," kata Jokowi.
Sementara itu, seusai bertemu Presiden Jokowi, Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan bahwa pengesahan RKUHP tidak akan dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya pada Selasa (24/9/2019).
Wakil Ketua Komisi III Mulfachri Harahap mengungkapkan pengesahan RKUHP tidak akan dilakukan dalam rapat paripurna terdekat. Dia menjelaskan DPR masih memiliki tiga agenda rapat paripurna hingga 30 September 2019, sebagai akhir dari tugas anggota DPR periode 2014-2019.
"Sebelum itu, ada forum lobi dengan pemerintah dan DPR. Nanti kita lihat sejauh mana forum lobi itu menghasilkan sesuatu yang baik untuk kita semua," terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- 6.308 WNI Terjerat Scam di Kamboja, Ribuan Dipulangkan
- Trump Ingin Konflik Iran Cepat Usai, Tekanan Justru Meningkat
- Pelecehan Berlangsung 8 Tahun, DPR Kejar Keadilan Korban Syekh AM
- Sebelum ke Beijing, Trump Kejar Gencatan Senjata dengan Iran
- Deadline LHKPN 31 Maret: 96.000 Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan
Advertisement
Sabtu 28 Maret 2026 Waktu Urus SIM di Sleman Lebih Singkat, Cek
Advertisement
Bioskop Nyaman Rp5 Ribu di Museum Sonobudoyo Masih Sepi Peminat
Advertisement
Berita Populer
- Banpol Parpol di Sleman Melonjak 145 Persen, Ini Waktu Cairnya
- Warga Sleman Masih Bisa Urus SIM di Pagi Hari Ini Jadwal Lengkapnya
- Digitalisasi Jadi Strategi Pemkab Kejar Target PAD 2026 Rp753,3 Miliar
- 10 Berita Terpopuler Pagi Ini di Harianjogja.com, Jumat 27 Maret 2026
- Pakai VR, Mahasiswa UNY Temukan Cara Gen Z Bertemu Diri Sendiri
- Arus Balik Masih Bergulir Penumpang KA dari Jogja Tembus 64.567
- Cuaca DIY Jumat 27 Maret Hujan Ringan hingga Petir di Sejumlah Wilayah
Advertisement
Advertisement







