Advertisement
Gubernur Ganjar Tawari Anggota DPD untuk Berkantor di Samping Ruangannya
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat (10/5). ANTARA FOTO - Reno Esnir
Advertisement
Harianjogja.com, SEMARANG--Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menawari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia untuk berkantor di samping ruang kerjanya, kompleks Kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan Semarang, agar bisa lebih optimal dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
"Kalau berkantor di sebelah saya, akan saya buatkan sistem informasi yang terintegrasi, DPD RI, Pemprov Jateng, dan pemkab,pemkot. Tidak perlu pusing, aduan bisa langsung masuk dalam sistem," kata Ganjar di Semarang, Sabtu (21/9/2019).
Advertisement
Ganjar bersedia menyiapkan ruangan di samping ruang kerjanya untuk para anggota DPD RI yang berasal dari Daerah Pemilihan Jateng karena selain hemat anggaran juga efisiensi kerja. Menurut Ganjar, komunikasi yang lancar antara pemimpin daerah dan anggota DPD RI akan makin memudahkan aspirasi masyarakat untuk sampai ke pemerintah pusat.
Agar bisa memahami aspirasi masyarakat, lanjut Ganjar, para anggota DPD RI mesti menggandeng kepala daerah. "Kantor DPD harus dibuka di banyak daerah, di ibu kota provinsi, di gubernuran karena anggota DPD ini bekerja tanpa fraksi, jadi mereka kerja individu. Apakah itu bisa? Impossible," ujarnya.
BACA JUGA
Orang nomor satu di Jateng itu mengibaratkan, tawaran untuk anggota DPD agar berkantor di samping ruang kerjanya itu merupakan sebuah lamaran pernikahan.
Dengan pernikahan, kata Ganjar, orang mampu merancang dan merealisasikan mimpi-mimpi. Dalam konteks ini, memajukan daerah serta memakmurkan masyarakat.
Secara teknis, kantor di wilayah tersebut bisa ditempati staf anggota DPD RI sepanjang mereka menjalankan tugas di ibu kota dan tugas staf tersebut untuk mengikuti perkembangan di provinsi maupun kabupaten/kota.
"Staf DPD RI di daerah membantu memantau, memformulasi, dan menyampaikan kepada anggota DPD dalam bentuk pertanyaan yang didasarkan pada keputusan pemerintahan daerah karena semua urusan pusat juga urusan daerah," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
SPPG NU Diresmikan di Lombok, Dorong Gizi Santri dan Ekonomi Umat
KPK Dukung RUU Perampasan Aset untuk Pulihkan Kerugian Negara
DPR Soroti Rencana Impor 105.000 Kendaraan untuk Koperasi Merah Putih
Trump Kirim Kapal Rumah Sakit ke Greenland
Advertisement
Eskalasi Pakistan-Afghanistan, 17 Sipil Tewas
WFP: Somalia Terancam Kelaparan Massal
Wabah Distemper Tewaskan 72 Harimau di Thailand
10 Tewas akibat Gempuran Israel di Lebanon Timur
Perahu Migran Terbalik di Kreta, 5 Tewas dan 25 Hilang
Advertisement
9 KKB Yahukimo Ditetapkan Tersangka
Heboh Agrinas Impor 105.000 Pikap India, APM Lokal Buka Suara
Badan Gizi Nasional Tegaskan Insentif Mitra MBG Dibayar Saat Libur Nas
Tarif AS 10 Persen, Prabowo: Indonesia Siap Hadapi
Kementerian Luar Negeri Jepang Keluarkan Peringatan Global
Advertisement
Puluhan Jet Tempur AS di Yordania, Tegang Iran
Berita Pilihan
Advertisement
Ratusan Botol Miras Disita Polisi Saat Operasi Pekat Ramadhan di Jogja
Advertisement
Wamenpar Dorong Prambanan Shiva Festival Jadi Agenda Unggulan
Advertisement
Berita Populer
- Maarten Paes Berpeluang Debut Bersama Ajax Hadapi NEC Nijmegen
- Kebakaran Kandang di Gunungkidul, Seekor Kambing Mati Dua Sapi Luka
- Pedagang Gultik, Raih Hadiah Tabungan Bima
- Manunggal Raharja Jadi Rumah Besar Data Kemiskinan di DIY
- BMKG Ingatkan Warga Sumatera Utara Waspadai Banjir dan Longsor
- Ekonom UGM Sebut Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Sulit Tercapai
- Enam Remaja Magelang Diamankan di Minggir, Diduga Hendak Perang Sarung
Advertisement
Advertisement
