Ini Sanksi Baru dari AS Diberikan untuk Iran

Harianjogja.com, JAKARTA -- Pemerintah AS menerapkan sanksi terbaru kepada Iran, termasuk bank sentral dan lembaga pengelolaan dana, terkait serangan terhadap fasilitas pengolahan minyak Saudi Aramco pada akhir pekan lalu.
 
Seperti diketahui, AS dan Arab Saudi menuduh Iran turut bertanggung jawab atas serangan tersebut. Teheran disebut mendukung kelompok Houthi di Yaman, yang sedang berperang melawan Arab Saudi.
 
"Ini adalah sanksi tertinggi yang pernah diberlakukan kepada suatu negara. Sangat disayangkan apa yang terjadi dengan Iran. Mereka akan bangkrut," ujar Presiden AS Donald Trump dalam konferensi pers di Gedung Putih, Jumat (20/9/2019) waktu setempat.
 
Seperti dilansir Reuters, Menteri Keuangan AS Steve Mnuchin juga menyampaikan bahwa Washington telah menutup semua sumber pendanaan ke Iran.
 
Terkait hal ini, Amir Paivar, analis pasar yang berbasis di London, menyatakan bahwa langkah Trump tak berdampak signifikan. Dia mengungkapkan pendapatan Iran dari ekspor minyak disimpan di rekening bank sentral Iran di berbagai bank di seluruh dunia.
 
"Namun, dengan rendahnya ekspor minyak dan kerja sama yang minim dari bank-bank global dengan Iran, sanksi ini tak signifikan," ucap Paivar.
 
Sebelumnya, AS telah menerapkan sanksi kepada Menteri Luar Negeri Iran, Korps Garda Revolusi, badan luar angkasa, dan berbagai jaringan lain yang dipandang dapat mendukung program pengembangan nuklir negara itu.
 
Hal serupa disampaikan oleh Samantha Sultoon dari Atlantic Council.
 
"Langkah ini bisa dimengerti, tapi kemungkinan tidak akan berdampak besar. Sebagian besar transaksi sudah dilarang karena bank sentral Iran telah mendapat berbagai sanksi lain," ujarnya.
 
Pada akhir pekan lalu, dua fasilitas minyak milik Aramco diserang pesawat tanpa awak. Kerusakan yang terjadi mengganggu suplai minyak global dari Arab Saudi.
 
Namun, sebelum peristiwa itu terjadi, hubungan AS dan Iran pun sudah buruk. Pada 2018, Trump memutuskan keluar dari kesepakatan nuklir damai yang ditandatangani oleh Presiden Barack Obama dan sejumlah negara adidaya serta Iran. 
 
Trump beralasan langkah-langkah yang diambil Iran untuk menekan pengembangan nuklirnya tidak cukup untuk melanjutkan perjanjian.
 
Adapun Perang Yaman sudah berlangsung sejak 2015, di mana dua kubu memperebutkan kekuasaan yang sah. Koalisi yang dipimpin Arab Saudi mendukung pemerintahan lama Yaman, sedangkan kelompok Houthi berada di pihak seberang.
 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Reuters/Bisnis.com