Advertisement
Presiden Percepat Pelantikan Pimpinan KPK Baru, Ini Alasannya ...
Joko Widodo - Reuters/Willy Kurniawan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mengambil langkah untuk meredam gejolak yang terjadi pasca-pengesahan revisi Undang-undang KPK. Presiden akan mempercepat pelantikan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru dan meminta DPR memberhentikan pimpinan KPK saat ini.
"Idealnya pelantikan memang sesuai aturan. Tapi Presiden dapat meminta pertimbangan para pembantunya dan DPR untuk memberhentikan pimpinan KPK yang sekarang, dan melantik pimpinan KPK baru, demi mengurangi kegaduhan dan memberi kepastian kepada publik," kata pakar hukum Bambang Saputra, Rabu (18/9/2019).
Advertisement
Adapun soal penyerahan mandat kepada Presiden oleh pimpinan KPK yang lama menurut dia, sebaiknya hal itu dipertegas secara konstitusi. Pasalnya, secara konstitusi Presiden bukanlah pihak yang memberikan mandat kepada pimpinan lembaga antirasuah itu. Sehingga istilah pengembalian mandat bisa saja ditafsirkan sebagai langkah mengundurkan diri.
"Sikap pengembalian mandat yang ditempuh para pimpinan KPK merupakan celah hukum yang dibuat oleh mereka sendiri, yang dapat ditafsirkan mengundurkan diri secara bersama-sama karena adanya pernyataan pengembalian mandat," tuturnya.
BACA JUGA
Demo KPK
Menurutnya, langkah pengembalian mandat tersebut sudah mengorbankan kepentingan publik dan menimbulkan kegaduhan politik. Padahal, kata dia, KPK bukanlah lembaga politik. "KPK bekerja harus tunduk pada aturan, tidak perlu melakukan manuver politik dengan cara-cara yang melanggar etis," kata dia.
Oleh karenanya lanjut Bambang, demi kepentingan publik yang lebih luas, maka presiden tentunya dengan meminta pertimbangan para pembantunya dan DPR bisa memberhentikan pimpinan KPK saat ini dan melantik pimpinan KPK periode 2019-2023 yang baru terpilih. Dia berharap pimpinan KPK terpilih dapat bekerja profesional dan akuntabel.
"Tunjukkan kepada publik bahwa mereka memang layak memimpin lembaga antirasuah itu, dengan mengedepankan upaya pencegahan, monitoring, dan supervisi dengan lembaga terkait," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Ghazala Hashmi, Wakil Gubernur Muslim Pertama di Virginia
Media Asing Ungkap Kamboja Tangkap 106 WNI Terkait Jaringan Penipuan
Muhammadiyah Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Korban Tewas Akibat Serangan RSF di Sudan Capai 43 Orang
Advertisement
Putin: Rusia Kembangkan Rudal Nuklir Hipersonik Baru
Geledah Rumah Gubernur Riau, KPK Sita Rp800 Juta
Prakiraan BMKG: Waspada Hujan Lebat di Sejumlah Kota Besar
Tekan Kecelakaan dengan Ekosistem Keselamatan Berbasis Teknologi
Gubernur Riau Pakai Uang Hasil Memeras untuk Foya-foya di Luar Negeri
Advertisement
BPS: MBG Menopang Kinerja Ekonomi Triwulan Ketiga di 2025
Putin Perintahkan Persiapan Uji Coba Senjata Nuklir
KPK Ungkap Gubernur Riau Abdul Wahid Minta Jatah Preman ke SKPD
KPK: Gubernur Riau Abdul Wahid Peras Anak Buah Rp2,2 Miliar
Ratusan Warga Terisolasi Akibat Banjir Lahar Gunung Semeru
Advertisement
Ribuan Warga Terdampak Banjir di Bima NTB
Berita Pilihan
- Media Asing Ungkap Kamboja Tangkap 106 WNI Terkait Jaringan Penipuan
- Korban Tewas Akibat Serangan RSF di Sudan Capai 43 Orang
- Gempa Bumi Magnitudo 4,8 Bikin Panik Warga Tarakan
- Pesawat Kargo UPS yang Meledak Angkut Bahan Bakar dan Paket Besar
- Bupati Banyuwangi Dukung Rencana Baru Proyek Kereta Cepat Whoosh
Advertisement
Advertisement
Wisata DEB Balkondes Karangrejo Borobudur Ditawarkan ke Eropa
Advertisement
Berita Populer
- Warga Prambanan Ikut Abadikan Iring-iringan Jenazah PB XIII
- Topan Kalmaegi Hantam Filipina: Cebu Porak-poranda, 90 Orang Tewas
- Profil Zohran Mamdani: Wali Kota Muslim Pertama New York
- Lama Tinggal Wisatawan di Bantul Masih Fluktuatif
- 3 Wakil Indonesia Lolos 16 Besar Korea Masters 2025
- Pesawat Kargo UPS yang Meledak Angkut Bahan Bakar dan Paket Besar
- Sahroni, Nafa, Eko Patrio Tetap Dinonaktifkan MKD DPR
Advertisement
Advertisement
