Advertisement
Hari Ini Warga Jogja Melayat KPK

Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA- Ratusan masyarakat Jogja, Selasa (17/9/2019) berdemonstrasi memprotes kebijakan pemerintah dan DPR merevisi UU KPK.
Demonstran yang berasal dari berbagai organisasi masyarakat, mahasiswa dan warga umum itu menyebut KPK kini sudah mati di tangan Presiden Joko Widodo dan DPR. Sebagai simbol KPK telah mati, demonstran memasang bingkai gambar logo KPK berwarna hitam serta bendera setengah tiang tanda berkabung yang ditaburi bunga. Demonstran satu per satu menaburi bingkai gambar itu dengan bunga seperti makam yang tengah didatangi pelayat.
Advertisement
Budayawan dari Universitas Sanata Dharma St Sunardi menyatakan kekecewaannya dengan Presiden Jokowi yang ikut menyetujui revisi UU KPK. Tindakan itu dinilai sama saja dengan membunuh KPK.
"Dulu kita optimis kadang-kadang Presiden membantu membela KPK. Kali ini presiden yang baru saja kita pilih tidak berpihak pada kita," kata St Sunardi.
Dia juga mengkritisi DPR yang disebut bersekongkol mengakali rakyat dengan kebijakan pelemahan KPK.
Rona Mentari, pegitan Rumah Dongeng Mentari mengaku sedih, setiap hari masyarakat mengajari anak-anak nilai-nilai integritas lewat dongeng.
Kini cerita soal Indonesia berintegritas dengan pemberantasan korupsi itu sudah lenyap akibat ulah pemerintah dan DPR melumpuhkan kewenangan KPK lewat revisi UU.
"Siapa yang mau anak-anak kita bercita-cita jadi koruptor," kata Rona Mentari. Aksi yang berpusat di Kawasan Tugu Jogja itu dilanjutkan dengan longmarch menuju DPRD DIY.
Seperti diketahui, hari ini, DPR telah mengesahkan revisi UU KPK di sidang paripurna yang memuat sejumlah pelemahan kewenangan KPK. Seperti pembatasan penyadapan, Dewan Pengawas dan sejumlah poin kontroversial lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
Advertisement

a New Chapter Of Excellence: Fresh Look , Better Service , Four Star Standart
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Duh! 20 Persen Anak SLTA Putus Sekolah
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Menteri PANRB Tegaskan ASN Tak Boleh WFA, yang Diperbolehkan FWA
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Pemerintah Janjikan Seluruh Sekolah Rakyat Terkoneksi Internet, Koneksi Perdana di Bantul dan Sleman
Advertisement
Advertisement