PGI Sebut Pemerintah Harus Selesaikan Masalah Mendasar di Papua. Apa Saja?
Api membakar sebuah bangunan saat berlangsungnya aksi unjuk rasa di Jayapura, Papua, Kamis (29/8/2019). - Antara/Indrayadi TH Harianjogja.com, JAKARTA - Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Pendeta Gomar Gultom mengatakan pemerintah harus dapat menyelesaikan permasalahan mendasar yang terjadi di Papua.
"Persoalan yang terjadi di Surabaya dan Malang bisa memicu letupan yang seperti sekarang ini, itu pasti karena ada sesuatu yang terpendam. Jadi pemerintah harus bisa menangkap itu," kata dia saat ditemui di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Jakarta, Senin (9/9/2019).
Dia mengatakan letupan itu terjadi karena pemerintah belum menyelesaikan persoalan mendasar terkait dengan pembangunan di daerah tersebut selama ini.
Permasalahan ,mendasar yang harus diselesaikan, misalnya pembentukan Komisi HAM, Pengadilan HAM, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang berkedudukan di Papua.
Kelembangaan itu, katanya, penting digunakan semua pihak dalam menyelesaikan berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua.
Dia mengatakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah membuat satu peta jalan untuk menyelesaikan pembangunan di Papua, namun pemerintah masih belum membuka diri terhadap hasil penelitian tersebut.
Dia berharap, pemerintah mengikuti peta jalan tersebut agar permasalahan mendasar di Papua dapat segera diselesaikan.
"Peta jalan yang dibuat oleh LIPI sudah sangat bagus. Dari penelitian tersebut ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah, seperti penyelesaian masalah HAM, pelurusan sejarah Papua, serta mengutamakan dialog," kata dia.
Jika pemerintah tidak menyelesaikan masalah mendasar tersebut, kata dia, kerusuhan yang terjadi di Papua akan terus berulang.
Dia juga menilai pendekatan keamanan yang digunakan pemerintah dalam menyelesaikan masalah Papua tidak dapat diterima oleh semua pihak.
Dia pun meminta aparat keamanan untuk mengikuti imbauan Presiden Joko Widodo untuk menggunakan pendekatan budaya dalam menyelesaikan masalah di Papua,
"Presiden Jokowi sudah berkali-kali bilang harus menggunakan pendekatan kultural tetapi kenyataan di lapangan tidak sejajar dengan itu, pendekatan seperti itu akan terus menimbulkan luka batin masyarakat," kata dia.
Sumber : antara
