Advertisement
PGI Sebut Pemerintah Harus Selesaikan Masalah Mendasar di Papua. Apa Saja?

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Pendeta Gomar Gultom mengatakan pemerintah harus dapat menyelesaikan permasalahan mendasar yang terjadi di Papua.
"Persoalan yang terjadi di Surabaya dan Malang bisa memicu letupan yang seperti sekarang ini, itu pasti karena ada sesuatu yang terpendam. Jadi pemerintah harus bisa menangkap itu," kata dia saat ditemui di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Jakarta, Senin (9/9/2019).
Advertisement
Dia mengatakan letupan itu terjadi karena pemerintah belum menyelesaikan persoalan mendasar terkait dengan pembangunan di daerah tersebut selama ini.
Permasalahan ,mendasar yang harus diselesaikan, misalnya pembentukan Komisi HAM, Pengadilan HAM, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang berkedudukan di Papua.
Kelembangaan itu, katanya, penting digunakan semua pihak dalam menyelesaikan berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua.
Dia mengatakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah membuat satu peta jalan untuk menyelesaikan pembangunan di Papua, namun pemerintah masih belum membuka diri terhadap hasil penelitian tersebut.
Dia berharap, pemerintah mengikuti peta jalan tersebut agar permasalahan mendasar di Papua dapat segera diselesaikan.
"Peta jalan yang dibuat oleh LIPI sudah sangat bagus. Dari penelitian tersebut ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah, seperti penyelesaian masalah HAM, pelurusan sejarah Papua, serta mengutamakan dialog," kata dia.
Jika pemerintah tidak menyelesaikan masalah mendasar tersebut, kata dia, kerusuhan yang terjadi di Papua akan terus berulang.
Dia juga menilai pendekatan keamanan yang digunakan pemerintah dalam menyelesaikan masalah Papua tidak dapat diterima oleh semua pihak.
Dia pun meminta aparat keamanan untuk mengikuti imbauan Presiden Joko Widodo untuk menggunakan pendekatan budaya dalam menyelesaikan masalah di Papua,
"Presiden Jokowi sudah berkali-kali bilang harus menggunakan pendekatan kultural tetapi kenyataan di lapangan tidak sejajar dengan itu, pendekatan seperti itu akan terus menimbulkan luka batin masyarakat," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement