Advertisement
Mendagri Minta Kepala Daerah yang Kena Kasus Korupsi Mau Terbuka
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat mendatangi KPK dengan kepala daerah terpilih./JIBI - BISNIS/Rahmad Fauzan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta terbuka dan mengikuti semua proses hingga persidangan.
Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, sebelum menggelar kegiatan OTT, KPK tentu saja sudah melakukan pengawasan dan memiliki alat bukti yang cukup kuat.
Advertisement
‘Walaupun mereka [kepala daerah yang terkena OTT] adalah mitra kami, bagian daripada Kemendagri, tapi kan KPK untuk melakukan OTT sudah cukup dengan alat bukti yang ada. Saya minta untuk terbuka lah dalam proses pemeriksaan sampai ke persidangan,” ujar Tjahjo dalam keterangan resminya, Jumat (6/9/2019).
Dia tidak berhenti mengingatkan kepada kepala daerah untuk menghindari area rawan korupsi dalam menjalankan tugas kedinasan.
Kendati banyak kepala daerah ditangkap KPK, dia mengapresiasi kinerja Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilainya optimal melakukan pencegahan tindak pidana korupsi (Tipikor).
“Kami mengapresiasi Korsupgah KPK yang sudah turun di semua provinsi sampai di kabupaten/kota. Saya kira Korsupgah KPK sudah optimal dalam menjelaskan secara detail untuk pencegahan korupsi,” katanya.
Tak hanya melalui Korsupgah KPK, dalam hal ini Kemendagri selalu menekankan agar kepala daerah menjauhi area rawan korupsi, termasuk jual beli jabatan, suap, maupun gratifikasi.
“Area rawan korupsi, jual beli jabatan dan main proyek itu yang selalu Kemendagri tekankan, termasuk menekankan pada diri saya, pada jajaran eselon I dan eselon II di Kemendagri.”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Menteri Koperasi Minta Tambahan Anggaran untuk Kopdes Merah Putih
600 Ribu Rekening Bermasalah Bisa Dapat Bansos, Ini Syaratnya
Transparansi Pemilu, DPR Pertanyakan Dokumen Capres yang Dibatasi
Airlangga: Lima Program Prioritas Presiden Bisa Tampung 3 Juta Lebih Pekerja
Advertisement
Puluhan Ribu Warga Turki Turun ke Jalan, Tuntut Erdogan Mundur
Hidup Jadi Tenang di 9 Negara yang Tak Punya Utang
Pemerintah Alokasikan Rp9 Triliun Untuk Perbaikan Jalan Inpres
Menkeu Purbaya Jamin Bunga Ringan untuk Pinjaman Kopdes ke Himbara
Soal Kecelakaan di Bromo, Kemenhub Tunggu Hasil Investigasi KNKT
Advertisement
Korut Kecam Latihan Militer Bersama Korsel, Jepang dan AS
PT PMT Disegel KLH, Diduga Sumber Cemaran Zat Radioaktif
Hari Ini Ada Demo, Polisi Kerahkan 4.562 Personel Amankan Jakarta
Bali Kembali Banjir, Kini Sampai ke Canggu
Advertisement
Hubungan Venezuela-AS Memanas, Ini Penyebabnya
Berita Pilihan
- Puluhan Ribu Warga Turki Turun ke Jalan, Tuntut Erdogan Mundur
- Hidup Jadi Tenang di 9 Negara yang Tak Punya Utang
- Menkeu Purbaya Jamin Bunga Ringan untuk Pinjaman Kopdes ke Himbara
- Ini Duduk Perkara Temuan BPK Soal Proyek Tol CMNP yang Menyeret Anak Jusuf Hamka
- PT PMT Disegel KLH, Diduga Sumber Cemaran Zat Radioaktif
Advertisement
Tabrak Truk di Jalan Ngawen Gunungkidul, Pemotor Meninggal Dunia
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Kunjungi Sekolah Rakyat Tabanan, Menteri BPLH Kagumi Pendidikan Pelestarian Lingkungan
- Pejabat Malaysia Terima Ancaman Lewat Surel
- Sushila Karki Jadi Perdana Menteri Nepal, China Ucapkan Selamat
- Gempa Magnitudo 3,1 Guncang Cilacap Dini Hari Ini
- Kematian Mahasiswa Unnes saat Demo di Semarang Sedang Diinvestigasi
- 7 Jenazah Korban Kecelakaan Bus RS Bina Sehat Dimakamkan di Jember
- Daftar 10 Negara yang Menolak Palestina Merdeka
Advertisement
Advertisement
