Advertisement
Mendagri Minta Kepala Daerah yang Kena Kasus Korupsi Mau Terbuka
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat mendatangi KPK dengan kepala daerah terpilih./JIBI - BISNIS/Rahmad Fauzan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta terbuka dan mengikuti semua proses hingga persidangan.
Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, sebelum menggelar kegiatan OTT, KPK tentu saja sudah melakukan pengawasan dan memiliki alat bukti yang cukup kuat.
Advertisement
‘Walaupun mereka [kepala daerah yang terkena OTT] adalah mitra kami, bagian daripada Kemendagri, tapi kan KPK untuk melakukan OTT sudah cukup dengan alat bukti yang ada. Saya minta untuk terbuka lah dalam proses pemeriksaan sampai ke persidangan,” ujar Tjahjo dalam keterangan resminya, Jumat (6/9/2019).
Dia tidak berhenti mengingatkan kepada kepala daerah untuk menghindari area rawan korupsi dalam menjalankan tugas kedinasan.
BACA JUGA
Kendati banyak kepala daerah ditangkap KPK, dia mengapresiasi kinerja Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilainya optimal melakukan pencegahan tindak pidana korupsi (Tipikor).
“Kami mengapresiasi Korsupgah KPK yang sudah turun di semua provinsi sampai di kabupaten/kota. Saya kira Korsupgah KPK sudah optimal dalam menjelaskan secara detail untuk pencegahan korupsi,” katanya.
Tak hanya melalui Korsupgah KPK, dalam hal ini Kemendagri selalu menekankan agar kepala daerah menjauhi area rawan korupsi, termasuk jual beli jabatan, suap, maupun gratifikasi.
“Area rawan korupsi, jual beli jabatan dan main proyek itu yang selalu Kemendagri tekankan, termasuk menekankan pada diri saya, pada jajaran eselon I dan eselon II di Kemendagri.”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Ridwan Kamil: Saya Tak Tahu Soal Dana Iklan Bank BJB
Ledakan Hebat di Sydney Lontarkan Puing 100 Meter ke Udara
Ridwan Kamil Ungkap Diperas Lisa Mariana, Uang dari Dana Pribadi
Prabowo: Program MBG Capai 44 Juta Penerima
Advertisement
PBNU Bantah Isu Dana, Tegaskan Kerja Sama Resmi dengan CSCV
Banjir Aceh Timur Hilangkan 83 Rumah di Wilayah Pedalaman
Singapura Eksekusi 17 Terpidana 2025, Rekor Hukuman Mati Terbaru
Transaksi UMKM Anjlok Akibat Judi Online, Pemerintah Ungkap Dampak
DPR Usulkan Penghapusan Pidana Minimum Khusus Pengguna Narkotika
Advertisement
Status Bencana Nasional Sumatera Jadi Pertarungan Narasi Politik
BMKG Prediksi Bibit Siklon Tropis Ancam NTT dan Papua Selatan
Iran Sampaikan Belasungkawa dan Siap Bantu Korban Sumatra
Kemensos Dirikan 30 Dapur Umum untuk Korban Banjir Sumatera
30 Kampus Terdampak Banjir, Kemdiktisaintek Siapkan Pemulihan
Advertisement
Netanyahu Minta Sidang Ditunda, Hadapi Tiga Dakwaan Korupsi Berat
Berita Pilihan
Advertisement
Harga Cabai di Kulonprogo Melonjak, Rawit Merah Tembus Rp70.000
Advertisement
KA Panoramic Kian Diminati, Jalur Selatan Jadi Primadona
Advertisement
Berita Populer
- Jokowi Bantah Pidatonya Soal QRIS Sama dengan Gibran di KTT G20
- Prabowo Janji Perbaiki Rumah Korban Banjir Bandang Padang Pariaman
- Kunjungan Wisman Turun, Wisata Domestik Tetap Bergeliat
- Kemenkop Kejar 20.000 Gerai Kopdes Operasi Januari 2026
- MBG Habiskan Rp900 Miliar Per Hari Mulai 2026
- Garuda Indonesia Pangkas Gaji Direksi 10 Persen, Efisiensi Perusahaan
- Harga Turun, Penyerapan Pupuk Bersubsidi Gunungkidul Meningkat
Advertisement
Advertisement
