Advertisement
Disaksikan Panglima TNI dan Kapolri, Ini Isi Deklarasi Kesepakatan Bersama di Jayapura
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kelima kanan), Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (keempat kiri) bersama tokoh masyarakat Mimika dan Jayawijaya mengepalkan tangan seusai melakukan dialog di Mimika, Papua, Rabu (28/8/2019). - Antara/Sevianto Pakiding
Advertisement
Harianjogja.com, JAYAPURA--Penandatanganan deklarasi kesepakatan dalam rangka menjaga Papua Tanah Damai, ditandatangani di Jayapura, Rabu (5/9/2019) malam. Deklarasi ini disaksikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.
Deklarasi yang ditandatangani tokoh masyarakat, agama, dan pemuda itu diakhiri dengan tanda tangan Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf Rodja, Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Yoshua Sembiring dan Gubernur Papua Lukas Enembe.
Advertisement
Pembacaan deklarasi disampaikan Ketua Papua (MRP) Timotius Murib yang diikuti seluruh hadirin dengan bergandeng tangan.
Adapun isi dari deklarasi adalah kami warga negara kesatuan RI dengan beragam suku, bahasa, agama dan sepakat menyatakan satu (1) menjaga kesatuan dan persatuan di Tanah Papua, dua (2) hidup berdampingan rukun, damai dengan penuh kasih sayang, tiga (3) sepakat dengan tidak terpengaruh isue-isue yang tidak benar dan empat (4) sepakat menolak kelompok radikal dan separatis di Tanah Papua.
Sebelumnya Gubernur Papua Lukas Enembe mengajak seluruh masyarakat di Tanah Papua untuk hidup berdampingan dengan damai dan menjaga ke Bhinneka Tunggal Ika. “Mari kita hidup berdampingan, menjaga kesatuan dan persatuan, karena kita satu Indonesia," tegas Gubernur Enembe.
Ia meminta tidak boleh ada lagi perbedaan, saling mencelah satu dengan lainnya karena semua manusia punya hak hidup yang sama.
“Saya juga menjamin seluruh warga yang hidup di Papua dan berharap mahasiswa dan warga Papua yang tinggal di luar jangan merasa terkekang dan hidup membaur dengan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya,” tegas Gubernur Enembe.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut tiga mantan Kapolda Papua yakni Irjen Pol Martuani Sormin, Irjen Pol Paulus Waterpauw dan Irjen Pol Boy Rafli, serta perwira tinggi yang turut mendampingi kunjungan Kapolri dan Panglima TNI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Inilah 5 Aplikasi Trading Bitcoin dan Crypto Terbaik
Kerugian Negara Akibat Kasus yang Menjerat Tom Lembong Rp194 Miliar
Advertisement
Terbukti Korupsi Kasus Impor Gula Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara
Advertisement
Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
Wapres Gibran Dijadwalkan Dampingi Presiden Prabowo di Kongres PSI
Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
Berita Pilihan
- 3 Orang Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut, Dedi Mulyadi Minta Maaf dan Janji Berikan Santunan Rp150 juta per Keluarga
- Rangkaian Kegiatan Pernikahan Anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ricuh, 3 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut
- Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
Advertisement
Becak Kayuh Bertenaga Listrik Resmi Mengaspal di Malioboro, Bentor Akan Dibatasi
Advertisement
Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Merah dan Bawang Merah Turun
- Cegah Praktik Pungli dan ODOL, Kemenhub Bangun Sistem Elektronik
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
- Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Puluhan Tersangka Sindikat Judi Online Jaringan China dan Kamboja Ditangkap Bareskrim Polri
- Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Advertisement
