Advertisement
Peneliti Politik: Ibu Kota Sulit Pindah Sesuai Target Waktu, Ini Alasannya
Gagasan rencana dan kriteria disain ibu kota negara. - ANTARA/Paparan Kementerian PUPR
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Tarik menarik pengesahan undang-undang dinilai bakal menghambat terwujudnya ibu kota baru sesuai target waktu.
Pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur diperkirakan sulit untuk dikebut dalam kurun waktu kurang dari lima tahun seperti yang direncanakan pemerintah karena tarik menarik dalam pengesahan undang-undangnya.
Advertisement
"Dugaan saya pemindahan ini akan cukup sulit untuk bisa diselesaikan dalam periode kedua Jokowi, kita lihat dari sisi peraturan perundang-undangan cukup sulit," ujar peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes di Jakarta, Kamis (29/8/2019).
Menurut dia, peta politik di DPR dengan anggota baru nantinya tidak mudah memuluskan perubahan rancangan undang-undang ibu kota negara, apalagi konsekuensi hukum dari pemindahan cukup banyak.
BACA JUGA
Namun, ia berpendapat kondisi akan berbeda apabila partai koalisi pendukung Presiden Joko Widodo dapat mendukung penuh kebijakan pemindahan ibu kota itu.
Presiden disebutnya harus mempunyai kepemimpinan yang kuat untuk berbicara dengan partai-partai pendukungnya itu soal kebijakan yang diambilnya.
"Jadi paling pertama yang didekati Presiden adalah partai pendukung untuk menjelaskan bagaimana sikap Presiden, posisi Presiden dan rencana pemindahan ibu kota ini," kata Arya.
Pemerintah menyatakan proses pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur baru akan dimulai pada 2024. Mulai dari jajaran Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan dan Kantor Kepresidenan.
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan rancangan undang-undang tengah dikebut untuk diajukan pada akhir 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Ekspor Perikanan 2025 Tembus US$6,27 Miliar, AS Jadi Pasar Terbesar
Jamaah An-Nadzir Mulai Puasa 18 Februari 2026
Prabowo Negosiasi Tarif AS, Apindo Minta Sektor Padat Karya Diutamakan
DPR Tekankan Anggaran Pendidikan 20 Persen untuk Madrasah
Advertisement
Petasan Meledak Saat Diracik, Tiga Remaja Grobogan Terluka
China Bebaskan Visa Warga Inggris dan Kanada Mulai 17 Februari
Gempa M 5,2 Guncang Mentawai, BMKG Sebut Tak Berpotensi Tsunami
Sidang Isbat Ramadan 2026 Digelar 17 Februari, Ini Tahapannya
Kapolres Bima Nonaktif Terjerat Narkoba, Ini Fakta Polri
Advertisement
Mulai Besok! China Bebaskan Visa untuk Warga Inggris dan Kanada
Mudik Imlek China Pecahkan Rekor 9,5 Miliar Perjalanan
Mengenal Tradisi Chunyun, Arus Mudik Raksasa di Tiongkok
Hubungan Myanmar-Timor Leste Memanas, Diplomat Diusir dari Yangon
Keluarga Korban Air India Diminta Lepas Hak Gugat
Advertisement
Marco Rubio: Donald Trump Pilih Negosiasi dengan Iran
Berita Pilihan
Advertisement
Prakiraan Cuaca DIY 17-19 Februari, BMKG: Hujan Sedang hingga Lebat
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Kavach Space Jadi Ruang Kolaborasi Kacamata dan Seni
- Libur Imlek 2026, 60.250 Penumpang Padati KAI Daop 7 Madiun
- Organisasi Desa Rapat Bahas PMK Dana Desa dan Kritik Prabowo
- SE Pembelajaran Ramadan 2026 Diterbitkan, Ini Jadwal Libur Liburnya
- Hartanto Ardi Saputra Pimpin AJI Yogyakarta 20262029
- Prabowo Subianto Bahas Strategi Ekonomi RI-AS di Hambalang
- Dana Pokir DPRD Kulonprogo 2026 Minim, Infrastruktur Terancam
Advertisement
Advertisement
