Advertisement
Kritik Ibu Kota Pindah, Politikus PKS Kampanyekan Tagar #GrasaGrusu

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Rencana pemerintah memindahkan ibu kota dikritik Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera angkat bicara terkait rencana pemerintah memindahkan ibu kota ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Advertisement
Melalui cuitannya di akun jejaring sosial Twitter @MardaniAliSera, Mardani Ali Sera menyerukan tanda pagar atau hashtag #GrasaGrusu di setiap tanggapannya terhadap rencana tersebut.
Mardani Ali Sera menjabarkan kritik dari beberapa tokoh dan pakar. Salah satunya kritik terkait perlu ada diskusi publik yang melibatkan masyarakat.
"Kemudian (kritik) permintaan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) dengan anggaran yang direncanakan untuk memindahkan ibu kota. Mengingat Indonesia tengah memasuki bonus demografi yang perlu segera dimaksimalkan. #GrasaGrusu," cuit Mardani Ali Sera.
Kemudian, Mardani Ali Sera juga memaparkan kritik bahwa pemindahan ibu kota bukan solusi yang tepat jika alasannya ingin mengejar ketertinggalan dengan negara lain.
"Tapi sikap mengejar ketertinggalan ini yang harus dicontoh, sehingga menghadirkan problem solving. #GrasaGrusu," kicau Mardani Ali Sera.
Menurut Mardani Ali Sera, luas wilayah pun tak lepas dari sasaran kritik, "Dengan luas mencapai 200 ribu hektare untuk 1,5 jt penduduk, dianggap sebagai perencanaan yang tidak produktif. tindakan yang #GrasaGrusu."
Mardani Ali Sera menilai wajar. Sebab, imbuhnya, pemerintah belum menyampaikan gagasan dan narasi jelas terkait alasan ibu kota mesti pindah, mulai dari alasan bencana, kultur, budaya hingga pertahanan keamanan.
"Berapa jumlah responden/sample yang menginginkan pindah ibu kota? Ini juga penting harus segera dibuka karena ada hak untuk tahu bagi masyarakat. Mengingat anggaran yang dibutuhkan sangat besar dan ada kontribusi masyarakat di dalamnya. #GrasaGrusu," cuit dia.
Alih-alih menyelesaikan, menurut Mardani Ali Sera, pemindahan ibu kota jangan menjadi ajang memindahkan masalah.
"Karenanya, FS mesti dilakukan sesuai ketentuan yang ada dan menjadi landasan keputusan. #GrasaGrusu," kicau Mardani Ali Sera.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement