Advertisement
Begini Kata JK Soal Eks Napi Koruptor Dilarang Maju Pilkada
ilustrasi. - dok
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan larangan eks napi koruptor dilarang maju Pilkada serentak 2020 bisa masuk ke dalam undang-undang apabila sudah disetujui oleh pemerintah dan DPR.
Usulan tersebut mulanya dilemparkan oleh KPK dan ditanggapi baik oleh KPU RI.
Advertisement
"Otomatis semuanya itu kalau disetujui oleh DPR dan Pemerintah bisa (masuk ke) UU seharusnya," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).
JK menuturkan, UU No.7/2017 tentang Pemilu tidak akan lama lagi mendapatkan evaluasi terutama dari partai politik pasca penyelenggaraan Pemilu 2019.
BACA JUGA
"Ini kan UU pemilu saya kira tidak lama lagi akan banyak evaluasi dari partai partai, seperti pemilu bersamaan dengan pilpres apakah terbuka atau tertutup, saya kira akan dievaluasi," ujarnya.
Di sisi lain, Ketua KPU RI Arief Budiman berharap kalau pelarangan eks napi koruptor itu bisa masuk ke dalam UU yang berlaku.
Arief mengatakan selama ini aturan tersebut hanya tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) No.20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten dan kota.
Dalam Pasal 7 Ayat 1 huruf h tertera bahwa pendaftar bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi. Namun peraturan yang disahkan KPU pada 30 Juni 2019 itu hanya untuk caleg yang maju pada Pileg 2019.
Arief berharap kalau larangan itu juga bisa diterapkan pada Pilkada 2020 dengan masuk ke dalam UU tentang pemilu. Dirinya juga mengatakan kalau keputusan akhir ada di tangan DPR serta pemerintah.
Meski demikian, KPU berharap DPR dan pemerintah bisa merespon cepat dan merevisi UU untuk memasukan larangan tersebut.
"KPU kan sudah pernah menyampaikan ini sebenarnya. Baik kepada pemerintah dan DPR. Mudah-mudahan mereka bisa merespons dengan cepat dan baik sehingga revisi UU bisa memasukkan salah satu poin ini," kata Arief.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
BGN Sebut MBG Sasar 36 Juta Penerima Manfaat
DPR RI Dukung Pengembalian Uang Korupsi CPO untuk Beasiswa LPDP
BPOM Klaim Latih 100 Ribu Orang untuk Perkuat Keamanan Pangan
Hamas Desak Israel Tanggung Seluruh Biaya Reskonstruksi Gaza
Advertisement
Cak Imin Akan Pimpin Peringatan Hari Santri 2025
BGN Blak-blakan Anggaran MBG Melonjak di 2026, Ini Rinciannya
Israel Akui Jatuhkan 153 Ton Bom di Gaza Saat Gencatan Senjata
Proyek Waste to Energy Dipercepat, Atasi 326 Kota Darurat Sampah
Pertama Kalinya, Nyamuk Ditemukan di Islandia
Advertisement
Daftar Proyek Infrastruktur Era Prabowo, Ada Tol Terpanjang di RI
Hamas Berkomitmen Patuhi Gencatan Senjata, Israel Malah Melanggar
Prediksi BMKG: Mayoritas Kota Besar Hari Ini Hujan
KPK Dalami Subkontraktor Korupsi Bansos Kemensos 2020
Zero Defect, MBG Terapkan Sistem Pengendalian Saat Pandemi Covid
Advertisement
BPK Hitung Kerugian Negara Akibat Korupsi Perumahan DPR
Berita Pilihan
- Isi Pidato Lengkap Prabowo di Sidang Satu Tahun Prabowo-Gibran
- Kemendagri Temukan Perbedaan Data Simpanan Pemda dan BI Rp18 Triliun
- Kejagung Serahkan Uang Rp13,2 Triliun Hasil Sitaan Kasus CPO ke Negara
- Kapal Tanker Federal II Terbakar, 13 Orang Meninggal Dunia
- Unjuk Rasa Pemuda Maroko, Tuntut Pembebasan Demonstran Gerakan GenZ
Advertisement
Sultan Sebut Pengolahan Sampah di ITF Bawuran Belum Maksimal
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Timnas Voli Putri Indonesia Lolos ke Perempat Final AYG 2025
- DPRD DIY Janji Teruskan Aspirasi Pengemudi Ojek Online ke Pusat
- UKDW Meriahkan Dies Natalis ke-63 dengan Fun Run dan Family Gathering
- Harga Telur di Kota Jogja Bertahan di Rp30.000 per Kilogram
- Prabowo: Kemiskinan dan Pengangguran Turun ke Level Terendah
- Perpindahan Pedagang Pasar Godean Tunggu Kepastian Pengelolaan Parkir
- OJK Ingatkan Generasi Muda Risiko Keuangan Digital
Advertisement
Advertisement
