Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Permintaan Pangan di Sulawesi dan Jawa Diprediksi Meningkat
Petani memanen padi di areal persawahan kawasan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (22/1/2019). - Bisnis/Rachman Harianjogja.com, JAKARTA – Sektor pangan akan meningkat khususnya di Sulawesi dan Jawa seiring dengan menggeliatnya perekonomian baru di ibu kota baru yakni Provinsi Kalimantan Timur.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) bidang Industri, Perdagangan, dan Investasi, Andry Satrio Nugroho mengatakan bahwa pemindahan ibu kota pemerintahan ke Kalimantan Timur akan mendorong sektor riil, utamanya pangan di daerah lain.
Kondisi ini mengingat Provinsi Kalimantan Timur bukanlah penghasil pertanian, sehingga kebutuhan pangan masyarakat Bumi Etam sangat bergantung pada pasokan pangan dari Jawa dan Sulawesi.
“Sulawesi mungkin akan mendapatkan multiplier effect lebih kepada pertanian, dan peternakan. Untuk sektor ini Jawa pun akan kecipratan,” ungkap Andry, Senin (26/8/2019).
Dia menilai, untuk sektor riil lain yang kemungkinan akan menggeliat di bakal ibu kota adalah sektor properti. Namun di lain pihak, Andry menilai sektor properti di DKI Jakarta memerlukan perhatian ekstra mengingat hasil pengelolaan aset di DKI akan menjadi sumber pembiayaan pemindahan ibu kota dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“PNBP melalui penyewaan aset itu ke depan belum besar dibandingkan dengan PNBP SDA dan PNBP nonmigas,” ujarnya.
Apalagi, menurut Andry, model remote coworking, virtual office, dan coworking space dari swasta yang selama ini sudah berjalan, akan makin menjamur di DKI Jakarta. Hal ini tercermin dari makin sulitnya okupansi gedung perkantoran mencapai 60%.
“Mereka tak butuh ruang, ini memaksa harga sewa di kawasan CBD Jakarta awal tahun ini turun 20%,” terangnya.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan total kebutuhan pembiayaan pemindahan ibu kota adalah sekitar Rp466 triliun. sumber dana dari APBN hanya 19,2% atau sekitar Rp93,5 triliun.
Untuk skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), ditargetkan porsinya 54,6% atau Rp265,2 triliun. Sisanya untuk swasta persentasenya 26,2% dengan nilai investasi Rp127,3 triliun. Mayoritas porsi pembiayaan mengandalkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp265,2 triliun.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
