Advertisement
Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Permintaan Pangan di Sulawesi dan Jawa Diprediksi Meningkat

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Sektor pangan akan meningkat khususnya di Sulawesi dan Jawa seiring dengan menggeliatnya perekonomian baru di ibu kota baru yakni Provinsi Kalimantan Timur.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) bidang Industri, Perdagangan, dan Investasi, Andry Satrio Nugroho mengatakan bahwa pemindahan ibu kota pemerintahan ke Kalimantan Timur akan mendorong sektor riil, utamanya pangan di daerah lain.
Advertisement
Kondisi ini mengingat Provinsi Kalimantan Timur bukanlah penghasil pertanian, sehingga kebutuhan pangan masyarakat Bumi Etam sangat bergantung pada pasokan pangan dari Jawa dan Sulawesi.
“Sulawesi mungkin akan mendapatkan multiplier effect lebih kepada pertanian, dan peternakan. Untuk sektor ini Jawa pun akan kecipratan,” ungkap Andry, Senin (26/8/2019).
Dia menilai, untuk sektor riil lain yang kemungkinan akan menggeliat di bakal ibu kota adalah sektor properti. Namun di lain pihak, Andry menilai sektor properti di DKI Jakarta memerlukan perhatian ekstra mengingat hasil pengelolaan aset di DKI akan menjadi sumber pembiayaan pemindahan ibu kota dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“PNBP melalui penyewaan aset itu ke depan belum besar dibandingkan dengan PNBP SDA dan PNBP nonmigas,” ujarnya.
Apalagi, menurut Andry, model remote coworking, virtual office, dan coworking space dari swasta yang selama ini sudah berjalan, akan makin menjamur di DKI Jakarta. Hal ini tercermin dari makin sulitnya okupansi gedung perkantoran mencapai 60%.
“Mereka tak butuh ruang, ini memaksa harga sewa di kawasan CBD Jakarta awal tahun ini turun 20%,” terangnya.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan total kebutuhan pembiayaan pemindahan ibu kota adalah sekitar Rp466 triliun. sumber dana dari APBN hanya 19,2% atau sekitar Rp93,5 triliun.
Untuk skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), ditargetkan porsinya 54,6% atau Rp265,2 triliun. Sisanya untuk swasta persentasenya 26,2% dengan nilai investasi Rp127,3 triliun. Mayoritas porsi pembiayaan mengandalkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp265,2 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement

Perpustakaan Kota Jogja Kini Buka hingga Malam Hari, Ini Jadwalnya
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
- Langgar Hukum Internasional, Indonesia Kecam Serangan ke Iran
Advertisement
Advertisement