Advertisement
Jokowi Minta Restu Pemindahan Ibu Kota, Fadli Zon Bersuara

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Lembaga legislatif menanggapi permintaan restu Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada DPR dan DPD RI atas rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan.
Menurut Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, pemindahan ibu kota harusnya tak sebatas retorika dalam pernyataan-pernyataan presiden atau pejabat negara saja. Pemerintah disebutnya harus juga mempertimbangkan urgensi kebijakan ini.
Advertisement
"Walau gagasan ini bukan baru, tapi harus dilihat juga kondisi ekonomi kita. Apa yang jadi prioritas kita? Apa pemindahan ibu kota sudah menjadi prioritas kita dalam kondisi ekonomi saat ini yang ada perang dagang, utang semakin membesar, daya beli menurun dan sebagainya?" kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Menurut Fadli, sejauh ini rencana dan rancang bangun ibu kota baru yang sudah dibuat pemerintah masih mentah. Dia menekankan pentingnya pembahasan hingga detail ihwal sumber biaya pemindahan ibu kota.
Sejauh ini, pemerintah merancang pembiayaan pemindahan ibu kota akan dilakukan dengan 3 skema yakni menggunakan APBN, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan Kerja Sama Pemanfaatan dengan pihak swasta.
"Kan ada cerita tak dibiayai APBN, lantas dibiayai siapa? Masa dibiayai negara asing? Jangan sampai nanti ini mengundang keterlibatan asing untuk masuk campur tangan keinginan kita," katanya.
Fadli mengaku tak mempermasalahkan gagasan pemindahan ibu kota yang sudah dimulai sejak Presiden pertama RI Sukarno menjabat. Namun, dia menekankan pentingnya pengkajian mendalam agar pemilihan dan pemindahan lokasi ibu kota tidak menimbulkan masalah di masa depan.
"Coba lihat berapa puluh tahun Brazil, [ibu kotanya dipindah] dari Rio de Janeiro ke Brasilia City dan itu melalui satu proses yang cukup panjang. Saya sudah lihat Brasilia City, cukup efisien karena di situ istana presiden berdekatan dengan gedung parlemen, berdekatan dengan kantor-kantor kementerian, tinggal jalan kaki. Tapi itu memerlukan waktu cukup panjang," ujarnya.
Presiden Jokowi telah menyampaikan permohonan izin dan restu untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan di hadapan hadirin Sidang Paripurna DPR RI dan DPD RI. Walau begitu, Jokowi belum menyebutkan kota mana yang akan menjadi ibu kota baru Indonesia.
"Pemindahan ini untuk mewujudkan Indonesia maju," ujar Presiden Jokowi.
Dalam pidato kenegaraannya, Presiden menyebutkan bahwa pembangunan harus Indonesia sentris. Pemindahan ibu kota itu pun dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan Indonesia.
Sebelumnya, pada awal pidato kenegaraan, Presiden Jokowi menegaskan kembali semangat para pendiri bangsa, “bahwa indonesia bukan hanya Jakarta, bukan hanya Pulau Jawa, tetapi seluruh Tanah Air dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote.”
Jokowi menegaskan bahwa pembangunan harus Indonesia sentris.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Satgas Koperasi Merah Putih Resmi Dibentuk, Zulkifli Hasan Jabat Ketua
- Selain GBK, Hotel Sultan hingga TMII Juga Bakal Dikelola Danantara
- Puluhan Warga Badui Digigit Ular Berbisa, 2 Meninggal Dunia
- Aduan Konten Judi Online Mencapai 1,3 Juta
- Tunjangan Guru Non ASN pada RA dan Madrasah Cair Juni 2025, Segini Besarannya
Advertisement

Raperda Pertambangan, Sultan Tekankan Cegah Tambang Ilegal dan Eksploitasi Berlebihan
Advertisement

Jembatan Kaca Seruni Point Perkuat Daya Tarik Wisata di Kawasan Bromo
Advertisement
Berita Populer
- Kemensos Sebut 66 Sekolah Rakyat Siap Berdiri Tahun Ini
- Aduan Konten Judi Online Mencapai 1,3 Juta
- PPATK Sebut Perputaran Dana Judi Online Bisa Tembus Rp150,36 Triliun Selama 2025
- Akhirnya, Paus ke-267 Gereja Katolik Terpilih
- Profil Paus Leo XIV Asal Amerika Serikat
- Wamendes: Koprasi Merah Putih Jangan Mematikan Usaha di Desa yang Sudah Ada
- Polri Klaim Selesaikan 3.326 Kasus Premanisme dalam Operasi Serentak
Advertisement