Advertisement
Jokowi: Jumlah Organisasi dan Aparat yang Tak Efisien Harus Dipangkas
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019)./JIBI - Bisnis/Dedi Gunawan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai penting pemangkasan sejumlah organisasi dan jumlah aparat yang tidak efisien.
Menurut Jokowi, saat ini penggabungan sejumlah organisasi yang tumpang tindih fungsinya harus dilakukan. Alasannya, banyak pekerjaan administrasi yang sekarang bisa dilakukan oleh komputer dan kecerdasan buatan.
Advertisement
"Oleh karena itu jumlah organisasi dan jumlah aparat yang tidak efisien dan tidak relevan harus mulai dipangkas," tutur Jokowi di Pidato HUT ke-74 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Jokowi juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan kultur aparat negara, birokrat, TNI dan Polri dan pejabat BUMN.
Selain itu, bekas Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan bahwa tak ada kompromi bagi aparat yang mengingkari Pancasila. Dia juga menekankan ketiadaan kompromi bagi aparat yang tidak melayani masyarakat.
"Sebaliknya kita cari, kita apresiasi aparat yang selalu menebarkan optimisme, yang melakukan smart shortcut dan yang sepenuh hati melayani rakyat," katanya.
Sebelumnya, Jokowi membahas pentingnya pemanfaatan teknologi terbaru yang saat ini telah membuka peluang untuk mempermudah hal-hal yang dulu sulit dilakukan.
Pemanfaatan teknologi ini juga diperlukan untuk mempermurah hal-hal yang dulu mahal, dan mempercepat hal-hal yang dulu lamban dan lama dilakukan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
Daftar Perombakan Direksi Garuda Indonesia: Mawardi Yahya Jadi Komisaris
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Kementrans Berjanji Tuntaskan Penerbitan SHM 129.553 Bidang Lahan Transmigran
Advertisement
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
- Langgar Hukum Internasional, Indonesia Kecam Serangan ke Iran
Advertisement
Advertisement
