Advertisement
Jokowi: Jumlah Organisasi dan Aparat yang Tak Efisien Harus Dipangkas
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019)./JIBI - Bisnis/Dedi Gunawan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai penting pemangkasan sejumlah organisasi dan jumlah aparat yang tidak efisien.
Menurut Jokowi, saat ini penggabungan sejumlah organisasi yang tumpang tindih fungsinya harus dilakukan. Alasannya, banyak pekerjaan administrasi yang sekarang bisa dilakukan oleh komputer dan kecerdasan buatan.
Advertisement
"Oleh karena itu jumlah organisasi dan jumlah aparat yang tidak efisien dan tidak relevan harus mulai dipangkas," tutur Jokowi di Pidato HUT ke-74 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Jokowi juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan kultur aparat negara, birokrat, TNI dan Polri dan pejabat BUMN.
Selain itu, bekas Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan bahwa tak ada kompromi bagi aparat yang mengingkari Pancasila. Dia juga menekankan ketiadaan kompromi bagi aparat yang tidak melayani masyarakat.
"Sebaliknya kita cari, kita apresiasi aparat yang selalu menebarkan optimisme, yang melakukan smart shortcut dan yang sepenuh hati melayani rakyat," katanya.
Sebelumnya, Jokowi membahas pentingnya pemanfaatan teknologi terbaru yang saat ini telah membuka peluang untuk mempermudah hal-hal yang dulu sulit dilakukan.
Pemanfaatan teknologi ini juga diperlukan untuk mempermurah hal-hal yang dulu mahal, dan mempercepat hal-hal yang dulu lamban dan lama dilakukan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
Presiden Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Ini yang Dibahas
Advertisement
Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Advertisement
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Advertisement
Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
Berita Pilihan
- Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
- Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
- Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
- Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
- Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
Advertisement
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Sekjen GCC Kutuk Serangan Israel ke Gaza
- Tiba di Indonesia, Sapi Impor Australia untuk Dukung MBG
- Fahri Hamzah Siap Patuhi Putusan MK Wamen Dilarang Rangkap Jabatan
- Pemerintah Jamin Pembangunan Perumahan Sosial Tanpa Penggusuran
- 65 Ribu Warga Gaza Meninggal Akibat Serangan Israel
- Prakiraan BMKG, Mayoritas Wilayah Indonesia Diguyur Hujan
- Ratusan Siswa di Garut Diduga Keracunan Makanan MBG
Advertisement
Advertisement
