Sistem Digital Haji dan Umrah Indonesia Diselaraskan dengan Saudi

Harianjogja.com, JAKARTA—Integrasi digital haji umrah menjadi fokus utama kerja sama RI–Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat perlindungan jamaah Indonesia yang jumlahnya mencapai jutaan orang setiap tahun. Langkah ini digulirkan melalui penguatan konektivitas sistem dan modernisasi tata kelola layanan ibadah ke Tanah Suci.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam forum Saudi-Indonesian Umrah Co.Exchange yang digelar di Makkah, Arab Saudi, Senin (16/2/2026). Dalam forum itu, Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Moch. Irfan Yusuf menyampaikan kesiapan Indonesia memperdalam integrasi sistem digital dengan otoritas Arab Saudi sebagai bagian dari transformasi layanan.

“Integrasi sistem ini bukan sekadar modernisasi teknologi, tetapi tentang keselamatan dan kenyamanan jamaah. Semua proses mulai dari visa, akomodasi, layanan kesehatan, hingga kepulangan harus terpantau dan terlindungi secara menyeluruh,” tegas Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Moch. Irfan Yusuf dalam pernyataan diterima di Jakarta, Selasa.

“Pelayanan haji dan umrah bagi jamaah Indonesia harus cepat, aman, dan nyaman, tanpa ada hambatan teknis maupun administratif,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Indonesia juga menyatakan dukungan penuh terhadap modernisasi layanan haji dan umrah yang sejalan dengan Saudi Vision 2030. Salah satu fokus teknis utama adalah penguatan konektivitas data dengan sistem Arab Saudi, termasuk optimalisasi platform Nusuk Masar untuk kontrak hotel serta manajemen layanan jamaah.

Selain penguatan integrasi digital haji umrah, Indonesia mengusulkan adanya fleksibilitas dalam mekanisme penggantian visa bagi jamaah yang batal berangkat agar kuota tidak hangus. Usulan ini dinilai penting untuk menjaga hak jamaah dan memaksimalkan slot keberangkatan.

“Setiap kuota adalah hak umat. Kami berharap ada mekanisme fleksibel hingga mendekati hari keberangkatan, agar slot tidak terbuang sia-sia,” ujar Menhaj.

Pemerintah Indonesia juga meminta kejelasan teknis terkait pembayaran Dam (denda) tamattu melalui sistem digital agar prosesnya lebih praktis serta tidak membingungkan jamaah. Dengan integrasi digital haji umrah yang semakin solid, diharapkan proses administrasi menjadi lebih cepat, pengawasan kian kuat, serta respons terhadap kondisi darurat dapat dilakukan secara real time sebagai bagian dari fondasi tata kelola yang modern, transparan, dan berorientasi pada kenyamanan jamaah Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara