Advertisement
Komnas HAM Sebut Polri Paling Panen Aduan Masyarakat
Komisioner Komnas HAM, Amiruddin. - Suara.com/Novian
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebutkan bahwa selama 2018, kepolisian mendapatkan aduan terbanyak dari masyarakat melalui Komnas HAM.
"Pengaduan terhadap pelayanan kepolisian ini yang konstan [jumlahnya]," jelas Komisioner Komnas HAM Amiruddin dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2019).
Advertisement
Pengaduan yang pihaknya terima, lanjut Amir, antara lain seperti aduan mengenai lambatnya penanganan laporan polisi hingga proses hukum yang tidak profesional.
Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan bahwa selama tahun 2018, pihaknya telah menerima lebih dari 6000 pengaduan dari masyarakat terkait kepedulian standar HAM di beberapa institusi.
"Di 2018, kami menerima 6098 pengaduan. Yang terbanyak soal polisi, korporasi, dan pemerintah daerah," ujar Beka.
"Hal ini lalu memberikan gambaran bahwa kepedulian standar HAM di institusi-institusi tersebut perlu diperbaiki," lanjut dia menambahkan.
Berdasarkan data yang tercantum pada Laporan Tahunan Komnas HAM 2018, Polri menerima sebanyak 1670 berkas aduan masyarakat. Dari lima klasifikasi hak yang dilanggar dari kasus yang diadukan terkait kepolisian, "hak memperoleh keadilan" menjadi hak yang terbanyak dilanggar.
"Hak memperoleh keadilan", dilansir dari laporan tersebut, dapat dijabarkan menjadi lambatnya penanganan, tidak diterimanya laporan polisi, kriminalisasi, dan lain sebagainya.
Sementara itu, korporasi dan pemerintah daerah masing-masing menerima sebanyak 1021 dan 682 berkas aduan. "Sengketa lahan" merupakan dugaan pelanggaran HAM terbesar dari kedua institusi tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, Ini Motifnya
Ini Cara Mengecek DPT Online Pilkada 2024
Pemerintah Bakal Gunakan Data Tunggal BPS untuk Pengentasan Kemiskinan
Kena OTT KPK, Gubernur Bengkulu Dibawa ke Jakarta untuk Pemeriksaan
Advertisement
Prancis Didesak Tangkap Netanyahu Sesuai Putusan ICC
Menkes Budi Gunadi Kaget Banyak Anak Indonesia Terkena Diabetes Tipe 1
Masuk Masa Tenang Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Tidak Ada Lagi APK
Indonesia dan Uni Emirat Arab Sepakati Kerja Sama Energi
Advertisement
KPK Sebut OTT di Bengkulu Terkait Pungutan Pendanaan Pilkada
Gunung Ibu di Halmahera Erupsi, Keluarkan Api Setinggi 350 Meter
Puncak Musim Hujan Diprediksi Terjadi pada November 2024 hingga Februari 2025
Erdogan Desak Negara Dunia Terapkan Putusan Penangkapan Netanyahu
Ruang Kelas Ambruk Saat Pembelajaran, 2 Siswa Terluka
Advertisement
Berita Pilihan
- Walhi Minta Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Jadi Momentum Berantas Penjahat Lingkungan
- KPK Sebut OTT di Bengkulu Terkait Pungutan Pendanaan Pilkada
- Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
- Polisi Tembak Polisi hingga Tewas di Solok, Polda Sumbar Dalami Motifnya
- Eks Bupati Biak Ditangkap Terkait Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur
Advertisement
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Prediksi BMKG: Sebagian Besar Wilayah Indonesia Diguyur Hujan
- KPK Periksa Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah
- BMKG Imbau Masyarakat Waspadai Potensi Cuaca Ekstrem Periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025
- Ruang Kelas Ambruk Saat Pembelajaran, 2 Siswa Terluka
- Erdogan Desak Negara Dunia Terapkan Putusan Penangkapan Netanyahu
- Puncak Musim Hujan Diprediksi Terjadi pada November 2024 hingga Februari 2025
- Gunung Ibu di Halmahera Erupsi, Keluarkan Api Setinggi 350 Meter
Advertisement
Advertisement
