Sumbar Butuh Rp21,4 Triliun untuk Pemulihan Total Pascabencana

Harianjogja.com, PADANG—Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) mengalkulasi kebutuhan dana yang fantastis mencapai Rp21,4 triliun guna menuntaskan agenda rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah tersebut.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi, menegaskan bahwa besarnya kebutuhan anggaran ini sangat mendesak demi memulihkan fasilitas publik serta infrastruktur vital yang luluh lantak akibat serangkaian bencana alam.

Sejauh ini, langkah taktis telah diambil melalui koordinasi intensif bersama jajaran Forkopimda Sumbar untuk mempercepat penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

Dokumen strategis ini menjadi landasan utama bagi pemerintah daerah dalam mengajukan permohonan bantuan pendanaan kepada pemerintah pusat agar proses pemulihan tidak berjalan di tempat.

“Kami bersama Forkopimda Sumbar dapat bergerak kompak, sehingga penyiapan R3P bisa dilakukan dengan cepat. Kini untuk melakukan pemulihan, seperti infrastruktur lainnya membutuhkan anggaran yang besar. Kami butuh juga bantuan dari pemerintah pusat,” ungkap Mahyeldi pada Sabtu (7/3/2026).

Harapan senada juga dipertegas oleh Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, yang mengungkapkan optimisme mengenai kucuran dana pembangunan infrastruktur dari pusat. Vasko menyebutkan bahwa pada tahun anggaran 2026 ini, Sumatra Barat diproyeksikan menerima dana sekitar Rp18,9 triliun sebagai bagian dari percepatan pemulihan dampak bencana hidrometeorologi.

Angka tersebut diklaim sebagai alokasi anggaran pembangunan paling masif yang pernah diterima Provinsi Sumatra Barat sepanjang sejarah berdiri. “Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tahun ini Sumbar mendapatkan anggaran sekitar Rp18,9 triliun untuk pembangunan infrastruktur,” ujar Vasko menekankan betapa besarnya perhatian pemerintah pusat terhadap percepatan pemulihan di ranah Minang.

Mengingat nilai anggarannya yang jumbo, Wagub Vasko mewanti-wanti seluruh jajaran pemerintah daerah agar mengelola dana tersebut dengan transparansi penuh dan tepat sasaran.

Fokus utama pemanfaatan anggaran wajib diarahkan pada proyek-proyek strategis yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi ekonomi masyarakat, seperti perbaikan akses jalan yang terputus, normalisasi saluran pengairan, hingga pengadaan fasilitas penerangan jalan.

“Perbaiki jalan-jalan yang rusak, penerangan yang masih kurang, serta pengairan. Jangan buat program-program yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” tegasnya seraya mengingatkan agar tidak ada anggaran yang terbuang untuk program seremonial yang tidak esensial.

Selain sokongan dana dari pusat, penguatan sektor finansial daerah juga dilakukan melalui optimalisasi Transfer Keuangan Daerah (TKD) bagi seluruh kabupaten dan kota di Sumbar.

Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi stimulan bagi pemerintah tingkat dua untuk lebih mandiri dan responsif dalam menangani kebutuhan warga yang terdampak bencana di wilayah masing-masing.

Melalui sinergi anggaran pusat dan daerah ini, Pemprov Sumbar menargetkan seluruh infrastruktur publik dapat berfungsi normal kembali sebelum akhir tahun.

Langkah percepatan ini menjadi krusial agar produktivitas masyarakat kembali meningkat pascabencana dan Sumatra Barat mampu bangkit lebih kuat dari tantangan bencana hidrometeorologi yang sempat menghambat pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia