Advertisement
Wacana Eks Koruptor Dilarang Ikut Pilkada Tuai Dukungan Kemendagri
Bupati Kudus 2018-2023 Muhammad Tamzil (kiri) memasuki mobil yang akan membawa ke penjara usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/7/2019). /ANTARA FOTO - M Risyal Hidayat
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) RI Hadi Prabowo mendukung wacana mantan narapidana korupsi dilarang untuk mencalonkan diri ke pentas pemilihan kepala daerah (pilkada).
"Ya, pasti ya [mendukung usulan itu]," ujarnya saat ditemui di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2019). Pada 2020, Indonesia kembali akan melakukan pilkada serentak.
Advertisement
Menurut Hadi, regulasi dari usulan aturan tersebut tidak datang dari Kemendagri. Ia menjelaskan posisi Kemendagri adalah sebagai pelaksana, sehingga nantinya juga akan hadir dalam pembahasan aturan tersebut.
Namun, Hadi juga mengatakan bahwa ia belum bisa memprediksi apakah usulan tersebut memiliki kemungkinan untuk segera dilanjutkan dan diimplementasikan, lantaran Kemendagri masih harus terus melihat perkembangan bersama dengan legislator sebagai pembuat aturan itu.
BACA JUGA
"Kan semua pastinya disikapi secara arif, bijaksana, dan para pembuat aturan itupun akan melihat situasi yang terjadi saat ini," kata dia.
"Kami belum bisa memprediksikan, yang jelas integritas seorang pemimpin itu sangat dibutuhkan," imbuh Hadi.
Sebelumnya, KPU mengatakan kesiapannya untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan, untuk memasukkan pelarangan eks koruptor untuk kembali maju sebagai kepala daerah.
Usulan ini juga disampaikan oleh KPK. KPK meminta partai politik agar tidak kembali mencalonkan orang yang punya rekam jejak buruk untuk Pilkada 2020.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Jejak Jeffrey Epstein dan Dampaknya pada Strategi Politik Donald Trump
Atraksi Serah Terima Kawal Istana Merdeka Bisa Disaksikan Masyarakat
Survei Indikator: TNI Jadi Lembaga Paling Dipercaya Januari 2026
Prabowo Teken PP Penertiban Tanah Telantar, Ini Aturannya
Advertisement
DPR Bantah Pelanggaran Proses Pemilihan Hakim MK Adies Kadir
Sengketa Hotel Sultan, Indobuildco Tolak Pengosongan
Menbud Tetapkan 5 Desa Penerima Apresiasi Desa Budaya 2025
Survei Indikator: 72,8 Persen Responden Puas Program MBG
Polisi Selidiki Kasus Pelajar Disiram Air Keras di Cempaka Putih
Advertisement
Survei Indikator: 79,9 Persen Publik Puas Kinerja Presiden Prabowo
Thailand Kembali Mencoblos di Tengah Krisis Politik Berkepanjangan
Pandji Dijadwalkan Jalani Peradilan Adat Toraja 10 Februari 2026
Thailand Berlakukan Larangan Alkohol Nasional Saat Pemilu
Sinkhole Situjuah Berpotensi Melebar, Warga Diminta Jaga Jarak Aman
Advertisement
Prabowo Apresiasi Peran NU Jaga Perdamaian Bangsa di Harlah Satu Abad
Berita Pilihan
- Survei Indikator: TNI Jadi Lembaga Paling Dipercaya Januari 2026
- Pandji Dijadwalkan Jalani Peradilan Adat Toraja 10 Februari 2026
- Datangi Rumah Duka YB, Gubernur NTT: Negara Lalai Lindungi Anak Miskin
- Zulhas Nilai Lima Tahun Tak Cukup Wujudkan Program Prabowo
- Akademisi Diminta Sosialisasikan KUHP dan KUHAP Baru
Advertisement
Jadwal Bus KSPN Malioboro-Pantai Baron, Layani Wisatawan di DIY
Advertisement
India Deportasi 2 Turis Inggris yang Tempel Stiker Free Palestine
Advertisement
Berita Populer
- Prabowo Siapkan Kampung Haji di Mekkah, Targetkan Biaya Haji Turun
- Paket Mencurigakan Bongkar Peredaran Tembakau Sintetis di Boyolali
- Kelenteng Tanpa Paku di Pecinan Semarang, Warisan Arsitektur Lampau
- Perguruan Tinggi Didorong Jadi Motor Pemajuan Kebudayaan Nasional
- Harga Emas Pegadaian Menguat Pagi Ini, UBS Sentuh Rp2,97 Juta per Gram
- Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo Beroperasi Minggu 8 Februari
- Gunungkidul Bangun 10 Gerai KDMP, Status Lahan Dipastikan Aman
Advertisement
Advertisement
