Ledakan Guncang Ruko San Antonio Surabaya, Penyebab Masih Diselidiki
Ledakan mengguncang ruko San Antonio Pakuwon City Surabaya. Lima orang luka, sejumlah bangunan dan kendaraan rusak, penyebab diselidiki.
Gedung KPK - Antara
Harianjogja.com, JAKARTA— Peran biro perjalanan haji Maktour menjadi sorotan dalam pengembangan kasus dugaan korupsi kuota haji setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya aliran uang ke pejabat Kementerian Agama.
Dalam perkembangan terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktour, Ismail Adham, memberikan uang kepada Hilman Latief saat menjabat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut pemberian tersebut mencapai 5.000 dolar Amerika Serikat dan 16.000 riyal Arab Saudi.
“ISM diduga memberikan sejumlah uang kepada HL selaku Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag sebesar 5.000 dolar Amerika Serikat dan 16.000 riyal Arab Saudi,” ujarnya, Senin (30/3/2026).
Jika dikonversikan, jumlah tersebut setara sekitar Rp156 juta. KPK menduga pemberian uang itu tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan posisi Hilman yang dianggap sebagai representasi dari Menteri Agama saat itu, Yaqut Cholil Qoumas.
“Penerimaan sejumlah uang oleh HL dari para tersangka karena diduga sebagai representasi YCQ selaku Menteri Agama pada saat itu,” katanya.
Kasus ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi kuota haji yang mulai diusut sejak Agustus 2025.
Dalam prosesnya, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.
Kerugian negara dalam kasus ini juga telah dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan mencapai Rp622 miliar.
Perkembangan terbaru pada 30 Maret 2026, KPK menetapkan dua tersangka baru, salah satunya Ismail Adham dari Maktour.
Selain itu, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri), Asrul Aziz Taba, juga turut ditetapkan sebagai tersangka.
Kasus ini terus berkembang seiring penyidik mendalami peran masing-masing pihak, termasuk dugaan aliran dana dari sektor penyelenggara perjalanan haji.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Ledakan mengguncang ruko San Antonio Pakuwon City Surabaya. Lima orang luka, sejumlah bangunan dan kendaraan rusak, penyebab diselidiki.
BPK menyoroti ketidakjelasan status kelembagaan SKK Migas yang dinilai berdampak pada tata kelola dan ketahanan energi nasional.
DPRD Kulonprogo meminta jaringan SPAM diperluas di kawasan Menoreh karena masih ada warga yang belum terjangkau air bersih.
Pengusaha logistik menyoroti fleksibilitas outsourcing dan PKWT dalam UU Ketenagakerjaan agar sesuai karakter industri yang dinamis.
BK DPRD Bantul menyatakan belum ada laporan pelanggaran berat anggota dewan sepanjang 2024-2026. Pelanggaran masih sebatas administrasi.
MK menilai gugatan syarat administrasi Gibran tidak relevan dan telah melampaui tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024.