Advertisement
Pelarangan Eks Koruptor Ikut Pilkada Sulit Terealisasi di Revisi UU
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko (kedua kanan) berbicangan dengan Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali (kanan), Ketua Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latif (kiri), dan Deputi I Kantor Staf Presiden Darmawan Prasodjo (kedua kiri) sebelum rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/2/2018). - Antara/Akbar Nugroho Gumay
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Upaya melegitimasi agar mantan koruptor dilarang maju sebagai calon kepala daerah 2020 sulit terlaksana. Pasalnya, masa sidang anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tinggal dua bulan lagi dirasa tidak cukup.
Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Zainudin Amali mengatakan bahwa kasus eks koruptor dilarang maju sebagai calon kepala daerah (pilkada) sama ketika pemilu 2019 yakni tidak ada undang-undang (UU) yang mengaturnya.
Advertisement
Saat itu, DPR, pemerintah, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencoba berimprovisasi agar eks koruptor dilarang jadi calon anggota legislatif (caleg) pada pemilu melalui Peraturan KPU (PKPU). Akan tetapi regulasi dibatalkan Mahkamah Agung karena berbeda dengan norma UU.
Kalaupun sekarang DPR harus merevisi UU nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada itu sulit terlaksana. Apabila berhasil, kemungkinan besar akan diuji materi seperti UU 8 tahun 2015.
BACA JUGA
“Dan saya tidak yakin kalau kita mengubah satu pasal, kemudian hanya satu pasal itu. Pasti ada rembetannya lagi ke pasal lain yang akan diubah,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (1/8/2019).
Amali menjelaskan bahwa cara yang saat ini mungkin dilakukan adalah menghukum secara sosial. KPU mengumumkan siapa saja calon yang pernah jadi terpidana korupsi.
“Apalagi kan sedikit namanya [calon di pilkada] cuma dua sampai tiga orang. Si A tidak [korupsi]. Si B pernah. Dan itu masif diumumkan karena tidak melanggar UU,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Hari Kesembilan, 4 Korban Longsor Pasirlangu Kembali Ditemukan
Kasus Minyak Pertamina, Riza Chalid Masuk Daftar Buron Internasional
Cerita Friderica Widyasari saat Ditunjuk Pjs Ketua dan Waka DK OJK
Trump Buka Peluang Kesepakatan AS-Kuba di Tengah Krisis Kemanusiaan
Advertisement
396 Nakes Diterjunkan untuk Pemulihan Bencana Aceh
Prabowo Buka Rakornas Pusat dan Daerah 2026 di Sentul
Khamenei Peringatkan AS, Perang Bisa Meluas ke Kawasan
Pengawasan BPOM 2025 Sumbang Dampak Ekonomi Rp50,8 T
BPBD Serang Catat Banjir Bertahan di Empat Wilayah
Advertisement
Gelombang Serangan Udara Israel Kembali Guncang Gaza, 32 Warga Tewas
Belum Ada Kasus, Kemenkes Ingatkan Potensi Virus Nipah di Indonesia
Menlu Iran Kecam Keberadaan Militer AS di Dekat Perbatasannya
Hari Kesembilan, Operasi SAR Longsor Kian Diperluas
Sabtu Berdarah di Balochistan Pakistan, 33 Orang Tewas Oleh Separatis
Advertisement
Iran Pamer Basis Rudal Bawah Laut di Selat Hormuz
Berita Pilihan
Advertisement
Pemkab Gunungkidul Perkuat Strategi Pengentasan Kemiskinan 2026
Advertisement
Wisata ke Meksiko Dilarang Bawa Vape, Turis Terancam Penjara 8 Tahun
Advertisement
Berita Populer
- Hari Kedelapan Pencarian, Korban Longsor Bandung Barat Bertambah 10
- Xmax Ridding Experience, Menikmati 5 Gunung Sekali Gas Bareng XMAX
- Bus Tabrak Truk di Tol Ngawi-Kertosono, Polisi Duga Sopir Mengantuk
- Pemerintah Tegaskan Perang terhadap Saham Gorengan di Pasar Modal
- KPK Selidiki Dugaan Perusakan Bukti Kasus Kuota Haji 2024
- Pemerintah Dorong Reformasi Royalti Digital, Menkum Soroti Peran LMKN
- Imbang di Maguwoharjo, PSS Sleman Gagal Rebut Puncak Klasemen
Advertisement
Advertisement
