Advertisement
Pelarangan Eks Koruptor Ikut Pilkada Sulit Terealisasi di Revisi UU
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko (kedua kanan) berbicangan dengan Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali (kanan), Ketua Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latif (kiri), dan Deputi I Kantor Staf Presiden Darmawan Prasodjo (kedua kiri) sebelum rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/2/2018). - Antara/Akbar Nugroho Gumay
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Upaya melegitimasi agar mantan koruptor dilarang maju sebagai calon kepala daerah 2020 sulit terlaksana. Pasalnya, masa sidang anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tinggal dua bulan lagi dirasa tidak cukup.
Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Zainudin Amali mengatakan bahwa kasus eks koruptor dilarang maju sebagai calon kepala daerah (pilkada) sama ketika pemilu 2019 yakni tidak ada undang-undang (UU) yang mengaturnya.
Advertisement
Saat itu, DPR, pemerintah, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencoba berimprovisasi agar eks koruptor dilarang jadi calon anggota legislatif (caleg) pada pemilu melalui Peraturan KPU (PKPU). Akan tetapi regulasi dibatalkan Mahkamah Agung karena berbeda dengan norma UU.
Kalaupun sekarang DPR harus merevisi UU nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada itu sulit terlaksana. Apabila berhasil, kemungkinan besar akan diuji materi seperti UU 8 tahun 2015.
BACA JUGA
“Dan saya tidak yakin kalau kita mengubah satu pasal, kemudian hanya satu pasal itu. Pasti ada rembetannya lagi ke pasal lain yang akan diubah,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (1/8/2019).
Amali menjelaskan bahwa cara yang saat ini mungkin dilakukan adalah menghukum secara sosial. KPU mengumumkan siapa saja calon yang pernah jadi terpidana korupsi.
“Apalagi kan sedikit namanya [calon di pilkada] cuma dua sampai tiga orang. Si A tidak [korupsi]. Si B pernah. Dan itu masif diumumkan karena tidak melanggar UU,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Presiden Tetapkan Biaya Haji 2026, Ini Rinciannya per Embarkasi
Menkeu Tunggu BNPB Ajukan Dana Tambahan untuk Banjir Sumatera
F-16C Thunderbirds Jatuh di Gurun Mojave, Pilot Selamat
Menhut Akan Cabut 20 Izin PBPH Seluas 750 Ribu Hektare
Advertisement
China Gelar Latihan Maritim Terbesar, Lebih 100 Kapal Dikerahkan
Inflasi Jadi Kekhawatiran Utama Warga Venezuela Dibanding AS
Banggar DPR Dorong Purbaya Gunakan Dana On Call Rp4 T untuk Bencana
Keputusan Irak Bekukan Aset Hizbullah dan Houthi Dinilai Kontroversial
Aturan Contra Flow CikampekBogor Selama Libur Nataru 2025
Advertisement
Banjir dan Longsor Aceh: 326 Meninggal, 167 Belum Ditemukan
129 WNI Selamat, 9 Tewas dalam Kebakaran Apartemen Hong Kong
Krisis Populasi Ukraina Memburuk di Tengah Perang
Gen Z Bangladesh Kesulitan Ubah Revolusi Jadi Kekuatan Politik
2.176 Desa di Jateng Gagal Cairkan Dana Desa, Pembangunan Macet
Advertisement
Indonesia Dapat Dukungan Liga Muslim Dunia untuk Bangun Kampung Haji
Berita Pilihan
Advertisement
Cerita Siswa Sekolah Rakyat DIY Perdana Pegang Kamera Ikuti Pelatihan
Advertisement
KA Panoramic Kian Diminati, Jalur Selatan Jadi Primadona
Advertisement
Berita Populer
- Bayern dan Manchester United Kirim Doa untuk Korban Banjir Sumatera
- Investor Dubai Siap Bangun Pabrik Urea di Jateng Buka Iklim Investasi
- Tayang 22 Januari, Esok Tanpa Ibu Ungkap Dampak Teknologi ke Keluarga
- Pakar UGM Ingatkan Industri Wisata DIY Waspadai Cuaca Ekstrem 2025
- Toko Mas Jawa Gelar Pameran Kolaboratif di Jogja City Mall
- Menteri ATR/BPN Tegaskan Kolaborasi Tangani Mafia Tanah 2025
- Hari Disabilitas Internasional, Pendidikan Khusus Hadapi Kendala Finan
Advertisement
Advertisement
