Advertisement
Soal Kasus Novel Baswedan Dibawa ke Kongres AS, Istana Minta Tunggu Polisi
Penyidik KPK Novel Baswedan (tengah) menerima karangan bunga dari warga saat menghadiri peringatan dua tahun kasus kekerasan yang menimpanya di depan gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/4/2019). - ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Presiden Joko Widodo menaruh perhatian serius terhadap kasus penyiraman air keras Novel Baswedan selaku penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko.
Hal tersebut diakuinya bisa dilihat dari instruksi Presiden Jokowi kepada Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian untuk membongkar kasus penyiraman air keras kepada Novel dalam waktu tiga bulan.
Advertisement
“Ya intinya Pak Presiden telah berikan tugas baru kepada Kapolri untuk menindaklanjuti secara teknis hasil temuan TGPF [Tim Gabungan Pencari Fakta] itu. Itu lah Presiden memberi tenggat waktu hanya 3 bulan, dari rencana oleh Kapolri 6 bulan. Ini sebuah keseriusan pemerintah bahwa persoalan ini bisa segera diselesaikan,” katanya di Kantor Staf Presiden, Jumat (26/7/2019).
Tanpa bermaksud mengecilkan skala kasus penyiraman air keras Novel, dia berharap semua unsur masyarakat, termasuk Amnesty International, untuk menunggu hasil investigasi dari kepolisian.
“Namun ini kan, pemerintah masih berusaha. Unsur-unusr yang memiliki tugas untuk itu bekerja keras. Saya pikir perlu menunggu. Lebih baik menunggu,” tegasnya.
Seperti diketahui, Amnesty International membawa kasus penyiraman air keras Novel ke Kongres Amerika Serikat.
Kasus tersebut diangkat bersama dengan sejumlah perkara kemanusiaan yang terjadi di Asia Tenggara antara lain perang melawan narkoba oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte dan Rakhine State di Myanmar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
- Garuda Selangkah Lagi Menuju Paris, Ini Fakta tentang Olimpiade Melbourne 1956
- Satu Kemenangan Lagi menuju Olimpiade Paris, STY: Percayai Saya, Ikuti Saya!
- Koalisi Berkah Pecah, Hari Wuryanto Bakal Maju sebagai Calon Bupati Madiun 2024
- Garuda Muda Wajib Waspada, 3 Pemain Uzbekistan Bermain di Prancis dan Rusia
Advertisement
Jadi Markas Pungli Pegawai KPK, 2 Rutan Ditutup
Kuta Selatan Bali Diguncang Gempa Berkekuatan Magnitudo 5,0
Tak Terima Ditegur, Dua WNA Amerika Ini Diduga Aniaya Pecalang di Bali
Advertisement
Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
Mobil Mewah Harvey Moeis Disita Kejagung, Kali Ini Ferrari dan Mercy
KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
Advertisement
Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
Advertisement
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
Jadwal Kereta Bandara YIA Sabtu 27 April 2024, Harga Tiket Rp20 Ribu
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement
