Anak Indonesia Nyaris Semua Online, PP Tunas Jadi Benteng Terakhir

Harianjogja.com, JAKARTA— Hampir seluruh anak Indonesia kini hidup di dunia digital. Di balik kemudahan akses internet, ancaman konten negatif justru semakin sulit dibendung. Dalam situasi ini, kehadiran Peraturan Pemerintah (PP) No.17/2025 atau PP Tunas menjadi krusial, bukan sekadar aturan, tetapi sebagai “benteng terakhir” untuk menjaga kualitas generasi masa depan.

Data terbaru menunjukkan ruang digital sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan anak. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 oleh Badan Pusat Statistik, sekitar 89% anak usia 5 tahun ke atas telah mengakses internet. Artinya, sejak usia dini, anak-anak sudah terpapar berbagai konten tanpa batas yang jelas.

Bukan Sekadar Internet, Tapi Banjir Konten Berisiko

Masalahnya bukan hanya soal akses, tetapi juga isi yang dikonsumsi. Berdasarkan data National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) yang dirilis pada 2024, terdapat lebih dari 5,56 juta laporan konten pornografi anak yang terdeteksi di Indonesia sepanjang 2021–2024. Jumlah ini menggambarkan besarnya paparan konten berbahaya yang berpotensi memengaruhi cara berpikir hingga perilaku anak.

Di saat yang sama, penggunaan media sosial di Indonesia juga sangat masif. Laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2024 mencatat sekitar 87% pengguna internet aktif menggunakan media sosial. Platform seperti YouTube, TikTok, Instagram, hingga Facebook bukan lagi sekadar hiburan, tetapi sudah menjadi ruang utama anak belajar, berinteraksi, bahkan membentuk identitas diri.

Taruhannya Bonus Demografi Indonesia

Pakar Keamanan Siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, mengingatkan bahwa dampak paparan konten digital ini tidak bisa dianggap sepele karena berkaitan langsung dengan masa depan Indonesia.

"Bayangkan 10–20 tahun lagi, anak-anak yang akan pegang tongkat estafet negara ini terpapar konten kacau balau. Mereka bisa sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah," ujarnya seperti dikutip dari Antara, Kamis (2/4/2026).

Menurut dia, PP Tunas menjadi penting karena membantu orang tua yang selama ini harus berjuang sendiri menghadapi algoritma platform digital raksasa.

Dalam jangka panjang, persoalan ini berkaitan erat dengan bonus demografi Indonesia. Berdasarkan proyeksi Bappenas, puncak bonus demografi diperkirakan terjadi pada 2030–2040, saat mayoritas penduduk berada di usia produktif. Jika generasi muda saat ini tidak terlindungi dari dampak negatif ruang digital, peluang besar tersebut justru bisa berubah menjadi beban.

Tantangan Nyata, Platform Belum Sepenuhnya Patuh

Meski sudah berlaku sejak 28 Maret 2026, implementasi PP Tunas masih menghadapi tantangan. Dari delapan platform digital yang menjadi sasaran awal, baru X dan Bigo Live yang dinilai patuh penuh. Sementara TikTok dan Roblox masih sebagian, sedangkan platform lain seperti Facebook, Threads, Instagram, dan YouTube belum memenuhi ketentuan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak di ruang digital tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga komitmen platform global yang selama ini menjadi “pintu utama” akses anak ke dunia digital.

Di tengah derasnya arus informasi dan konten, PP Tunas kini tidak lagi sekadar aturan administratif, melainkan menjadi garis pertahanan penting untuk memastikan generasi muda Indonesia tumbuh dengan kualitas yang mampu menjawab tantangan masa depan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.