Advertisement
Kekuatan Lemah, Parpol Oposisi Bisa Cari "Rekan Sesaat"
Advertisement
Harianjogja.com, PALEMBANG - Oposisi konsensus yang lebih memilih penggunaan metode pendekatan lunak terhadap pemerintahan pasca-Pilpres 2019 mungkin terjadi, berdasar pengamatan pengamat Politik Alip Dian Permata.
"Kekuatan politik oposisi sepertinya tidak cukup signifikan dalam memberikan fungsi kontrol terhadap laju jalannya pemerintahan, maka satu-satunya bentuk pengawasan yang mungkin dilakukan oleh oposisi adalah menjadi oposisi konsensus," kata Alip Dian Permata di Palembang, Minggu.
Advertisement
Alip yang juga merupakan Direktur Eksekutif Lembaga Center for Democracy and Civilization Studies (CDCS), melihat pasca pengumuman hasil pilpres kekuatan politik oposisi di parlemen cukup lemah, karena jika ditotalkan, presentase oposisi angkanya hanya mencapai 35,39 persen, sehingga belum cukup menjadi kekuatan oposisi yang dominan di parlemen.
Berbeda dengan pencapaian politik seperti Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai oposisi di tahun 2014 yang meskipun gagal memenangi pilpres, namun berhasil menjadi kekuatan mayoritas di parlemen.
"Dan mereka [oposisi] saat itu bisa menyegel kursi pimpinan dewan di parlemen, sehingga di awal-awal masa kepemimpinan Jokowi mereka mampu menghadirkan perlawanan yang cukup ketat terhadap presiden," lanjutnya.
Konsekuensi dari hadirnya oposisi konsensus, kata dia, dimungkinkan sikap oposisi tidak akan segarang dengan varian-varian oposisi lainnya, apalagi jika ternyata oposisi kekurangan bergaining position secara politik sebab bukan mayoritas.
Namun kelompok oposisi bisa saja memainkan manuvernya di parlemen dengan menarik satu atau dua partai politik menjadi 'rekan sesaat'.
"Misalnya untuk isu tertentu yang tengah menjadi pembahasan hangat di parlemen, dengan pertimbangan kepentingan jangka pendek, secara dramatis mengambil posisi diametral terhadap garis kebijakan koalisi pemerintahan, kemudian bergabung dengan gerbong oposisi," Jelas Alip.
Dinamika rekan sesaat tersebut akan mengejutkan pemerintahan dan mampu merubah lanskap politik di parlemen meski hanya bersifat sekejap, sebab kesepakatannya hanya terhadap isu tertentu, tambahnya.
Setidaknya dinamika tersebut pernah terjadi di Era Pemerintahan SBY, di mana saat itu berkali-kali PKS dan Golkar dalam isu kenaikan bahan bakar mobil (BBM) di parlemen, secara mengejutkan mengambil garis politik berlainan dengan partai koalisi pemerintahan.
"Tetapi jika melihat rekam jejak Jokowi ketika memimpin Indonesia pada periode pertama, ia termasuk presiden yang mampu mengelola dinamika yang terjadi sesama penghuni di kabinet pemerintahan, sehingga situasi reaksioner seperti era SBY tidak terulang sama sekali terhadap pemerintahannya, ini menjadi catatan penting tentunya bagi oposisi," demikian Alip.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
- Pemilihan Rektor 2024-2029 UNS Dimulai, MWA Sosialisasikan Aturan Main
- 116 Calon Siswa Polri Jalani Verifikasi di Polres Boyolali, Mayoritas Bintara
- Dapat 4 Karangan Bunga dari Masyarakat, KPU Sragen Anggap Wujud Kepercayaan
- 5 Daerah Penghasil Cabai Rawit Terbanyak di Jatim, Nomor 1 Kabupaten Kediri
Berita Pilihan
- Gelombang I Pemberangkatan Jemaah Calon Haji ke Tanah Suci Dijadwalkan 12 Mei 2024
- Diserang Israel, Iran Sebut Fasilitas Nuklir Aman dan Siap Membalas dengan Rudal
- Respons Serangan Israel, Iran Aktifkan Pertahanan Udara dan Tangguhkan Penerbangan Sipil
- Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Proyek Kerja Sama dengan Israel
- 2 Oknum Pegawai Lion Air Jadi Sindikat Narkoba, Begini Modus Operasinya
Advertisement
Soimah Pancawati Masuk Radar Calon Bupati Bantul, PDIP Akan Sodorkan Formulir
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Letusan Gunung Ruang Berisiko Tsunami, Begini Kronologi Erupsinya
- Jokowi Siapkan Rancangan Kerja untuk Prabowo, Begini Detailnya
- MK Sudah Terima 33 Pengajuan Sahabat Pengadilan Kasus Sengketa Pilpres 2024, Ini Daftarnya
- Bawa Sabu-Sabu 5 Kg dan Ribuan Pil Ekstasi, Penumpang Pesawat Diamankan Petugas Bandara Soetta
- Posko THR Resmi Ditutup, Total Ada 1.539 Aduan selama Lebaran Tahun Ini
- Ini Dia 4 Aturan Baru Visa Umrah yang Diterbitkan Arab Saudi
- Polisi Sebut Pengemudi Fortuner Ugal-ugalan Buang Pelat Nomor TNI di Lembang
Advertisement
Advertisement