Advertisement
Banyak Makan Korban, Revisi UU ITE Baru Sebatas Wacana
Ilustrasi DPR RI. - Bisnis Indonesia
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Revisi UU ITE yang banyak dikeluhkan tampaknya baru sebatas wacana.
Anggota Komisi I Charles Honoris mengatakan sampai saat ini DPR RI belum mengagendakan revisi Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik dan baru sebatas wacana.
Advertisement
"ITE sekarang belum ada pembahasan ya, pada posisi ini tidak ada agenda merevisi Undang-undang ITE, memang kita tahu beberapa minggu terakhir cukup heboh soal kasus Baiq Buril," kata Charles di Jakarta, Sabtu (20/7/2019).
Revisi undang-undang tersebut menurut dia baru sebatas wacana yang dikemukakan oleh beberapa partai politik maupun tokoh masyarakat.
"Jadi belum masuk pada prolegnas (program legislasi nasional), tapi bisa saja pada masa jabatan yang baru, kalau memang ada aspirasi publik," kata dia.
Wacana revisi itu menurut dia berkembang karena ada aturan-aturan dari UU ITE yang dipersoalkan menjadi pasal karet menjadi dasar memidanakan seseorang.
Contohnya, kata dia seperti pasal 27 yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.
"Sebetulnya saya adalah salah satu yang dulu menolak penerapan pasal pidana untuk penyebaran informasi dan pencemaran nama baik, karena bagi saya sebetulnya hal tersebut diselesaikan secara perdata," ucapnya.
Namun karena UU ITE lanjut dia telah disahkan sebagai undang-undang, maka seluruh pihak harus mengikuti aturan yang berlaku.
"Bagi saya tentunya pasal pencemaran nama baik harus ditinjau kembali karena ini pasal karet, apabila tidak kita hapuskan ya kita buat lebih spesifik lagi," ujar Charles.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tujuh Tewas dalam Longsor Disertai Banjir Bandang di Cisarua Bandung
Banjir Karawang Meluas, Warga Bantaran Sungai Dievakuasi
Kasus Lula Lahfah, Polisi Pastikan Tak Ada Tanda Kekerasan
Banjir Jakarta Belum Surut Sepenuhnya, 90 RT Masih Tergenang
Advertisement
Dito Ariotedjo Diperiksa KPK, Jelaskan Kunker Jokowi ke Arab Saudi
Prabowo Sampaikan Komitmen Politik Luar Negeri Damai di WEF
Prabowo Terima Undangan FIFA Saksikan Piala Dunia 2026
Dito Ariotedjo Datangi KPK untuk Beri Keterangan Kasus Kuota Haji
Tidak Boleh Tokoh Fiksi, Pekerjaan di KTP Diatur Ketat, Ini Daftarnya
Advertisement
Banjir Rendam 1.948 Hektare Sawah Karawang, Produksi Padi Terancam
Banjir Kiriman Ciliwung Rendam Kebon Pala Jakarta
Seluruh Korban Pesawat ATR di Gunung Bulusaraung Ditemukan
Trump Klaim Kekuatan Militer AS Disiagakan ke Iran
KPK Peringatkan Pengisian Jabatan Transparan Usai OTT Pati
Advertisement
BPBD Magetan Kerahkan SAR, Pendaki Mongkrang Belum Ditemukan
Berita Pilihan
- Tidak Boleh Tokoh Fiksi, Pekerjaan di KTP Diatur Ketat, Ini Daftarnya
- Banjir Kiriman Ciliwung Rendam Kebon Pala Jakarta
- BPBD Magetan Kerahkan SAR, Pendaki Mongkrang Belum Ditemukan
- BMKG Wanti-wanti Hujan Lebat di Jateng hingga Akhir Januari 2026
- PLN Hadirkan Tambah Daya Listrik Instan untuk Hajatan dan Proyek
Advertisement
3 Acara di DIY Masuk Katalog Kharisma Event Nusantara, Ini Daftarnya
Advertisement
Diawali dari Langgur, Cerita Wisata Kepulauan Kei Dimulai
Advertisement
Berita Populer
- Bulog Rancang Pembayaran Digital Gabah Petani Mulai 2026
- Banjir Rendam 1.948 Hektare Sawah Karawang, Produksi Padi Terancam
- Pembiayaan Utang APBN 2026 Naik Jadi Rp832 Triliun
- Pidato di WEF, Prabowo Optimistis Ekonomi Indonesia Lebih Kuat
- Tidak Boleh Tokoh Fiksi, Pekerjaan di KTP Diatur Ketat, Ini Daftarnya
- Masih Ada 982 Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer SMA-SMK di DIY
- Dito Ariotedjo Datangi KPK untuk Beri Keterangan Kasus Kuota Haji
Advertisement
Advertisement
