Kejagung Amankan Kajari Karo dan JPU Terkait Kasus Amsal
Kajari Karo dan JPU diamankan Kejagung untuk klarifikasi penanganan kasus Amsal Sitepu.
PPP./Harian Jogja
Harianjogja.com, JAKARTA—Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M. Amir Uskara memastikan bahwa ada mekanisme yang harus dilalui sebelum memutuskan menjadi koalisi atau oposisi pemerintah.
Hal itu disampaikannya sebagai jawaban isu rencana kunjungan atau silaturahmi Prabowo Subianto ke elite PPP untuk melakukan rekonsiliasi politik. "Biasanya itu [koalisi] kami akan diputuskan dulu di pengurus harian, setelah itu kami bawa ke musyarawah lebih tinggi, apakah rapimnas [rapat pimpinan nasional] atau mukernas [musyawarah kerja nasional]," ujarnya di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2024).
Lebih lanjut, dia meminta setiap pihak bersabar karena saat ini PPP masih berfokus pada gugatan hasil Pileg 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
BACA JUGA: Prabowo-Gibran Gerak Cepat Rayu Oposisi Jadi Koalisi
Sementara itu, terkait dengan jadwal pasti kunjungan Prabowo, Amir tidak bisa memastikannya. Menurutntya, silaturahmi bisa dilakukan kapanpun dan PPP siap menyambut sang pemenang Pilpres 2024 berdasarkan pengumuman KPU.
"Saya kira kalau silaturahmi kapan saja kita enggak masalah kita akan menerima kita akan merasa terhormat," jelas Amir di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Kajari Karo dan JPU diamankan Kejagung untuk klarifikasi penanganan kasus Amsal Sitepu.
Nickelodeon rayakan Hari SpongeBob 14 Juli dengan event global, maraton episode, hingga konten baru di Roblox dan YouTube.
Survei tunjukkan kepercayaan publik ke Prabowo tembus 74%. Qodari tegaskan pemerintah tak berpuas diri dan tetap evaluasi kinerja.
Kemenhub siapkan 39 bandara baru untuk memperkuat konektivitas nasional dan dorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Perpres ojol resmi terbit, potongan aplikasi maksimal 8 persen mulai Juli 2026, driver dapat perlindungan lebih kuat.
Pemerintah siapkan peluncuran GovTech Oktober 2026, integrasi 27 ribu aplikasi dan dukungan AI untuk layanan publik..