Penyadapan Ilegal Terancam 10 Tahun Penjara, Ini Aturan Hukumnya
Penyadapan ilegal terancam 10 tahun penjara berdasarkan KUHP. Pengamat menjelaskan sanksi bagi penyadap komunikasi presiden dan tanggung jawab operator.
Hasto Kristiyanto/Antara-Muhammad Adimaja
Harianjogja.com, JAKARTA- PDIP menanggapi keinginan Gerindra mendapat kursi ketua MPR.
Partai Gerindra sempat mengungkapkan keinginannya menduduki kursi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), menanggapi hal tersebut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai komposisi pimpinan MPR sudah diatur dalam aturan Undang-Undang MD3.
Hasto menjelaskan, komposisi pimpinan MPR harus terdiri dari anggota DPR RI dan DPD RI. Meski Gerindra memperoleh suara tertinggi kedua di Pileg 2019, kenyataannya PDI Perjuangan mendapatkan perolehan kursi tertinggi dan diikuti Partai Golkar.
"Tapi dari sisi kursi PDIP tertinggi dan Partai Golkar. Konfigurasi politik ini akan sangat menentukan arahan dalam penataan pimpinanan MPR dan DPR ke depan," kata Hasto di Tugu Proklamasi, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).
Hasto mengaku belum ada pembicaraan terkait calon-calon pimpinan MPR. Namun, Hasto menyebut, jika selama ini baru ada pembahasan terkait struktur pimpinan MPR.
"Kita hanya bicara struktur terlebih dahulu, kita bicara berapa jumlah komposisi yang ideal dari pimpinan yang merupakan representasi dari DPR, partai politik, dan sekaligus DPD. Itu skala prioritas kami bahas terlebih dahulu," ujarnya.
Berbicara soal keinginan Gerindra menduduki kursi ketua MPR, Hasto menilai setiap partai politik pasti memiliki keinginan untuk menempatkan kadernya di posisi yang terbaik.
"Ya setiap partai berharap yang terbaik untuk menempatkan kadernya, itu wajar," tandasnya.
Untuk diketahui, Wakil Ketua Fraksi Gerindra MPR RI Sodik Mudjahid mengharapkan kursi ketua MPR bisa diisi perwakilan Partai Gerindra. Alasan Sodik tersebut berdasarkan alasan untuk mewujudkan rekonsiliasi dalam mempersatukan bangsa setelah Pilpres 219.
Sodik mengatakan, kursi presiden sudah pasti akan diisi oleh Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi), kemudian kursi ketua DPR diisi oleh PDI Perjuangan (PDI-P) sesuai dengan aturan Undang-Undang MD3 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD.
"Ketua DPR sudah diatur oleh UU MD3 sebagai hak pemenang pertama Pileg 2019-2024 yakni PDIP," kata Sodik dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/7/2019).
Sedangkan, untuk kursi ketua MPR ditetapkan melalui pemilihan anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR RI dan anggota DPD RI. Biasanya pemilihan itu dilaksanakan dengan pengajuan sistem paket.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Penyadapan ilegal terancam 10 tahun penjara berdasarkan KUHP. Pengamat menjelaskan sanksi bagi penyadap komunikasi presiden dan tanggung jawab operator.
Simak informasi SIM Keliling Bantul November 2026, jadwal layanan di Manding, syarat perpanjangan, dan biaya SIM A serta SIM C.
Jadwal KRL Jogja-Solo Senin 2 November 2026 tersedia 15 kali keberangkatan. Simak jadwal 13 stasiun dan tarif Rp8.000.
SIM Keliling Polda DIY beroperasi selama November 2026 di sejumlah lokasi. Simak jadwal, persyaratan, dan biaya perpanjangan SIM A serta C.
Jalan Usaha Tani Blubuk Kulonprogo mendapat dukungan CSR Pertamina Rp500 juta untuk memudahkan petani dan menggerakkan ekonomi warga.
Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo Senin 9 November 2026, tersedia 10 perjalanan. Simak jam keberangkatan dari kedua stasiun.