Advertisement
Ini Kiat Khofifah untuk Cegah Stunting
Ilustrasi stunting. - Harian Jogja
Advertisement
Harianjogja.com, SURABAYA--Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menilai perlunya intervensi kolaborasi dengan berbagai lembaga terkait untuk mempercepat pencegahan stunting di wilayah setempat.
"Percepatan pencegahan stunting ini perlu ada intervensi kolaborasi dengan berbagai lembaga, salah satunya Ikatan Bidan Indonesia [IBI]," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Sabtu (20/7/2019).
Advertisement
Menurut dia, saat ini stunting dan angka kematian ibu masih menjadi pekerjaan rumah di Jatim. Sesuai data dari Dinas Kesehatan Jatim berdasarkan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) per 20 Juli 2019, prevalensi stunting balita di Jatim masih tinggi, yakni sebesar 36,81%.
Sedangkan, tiga daerah tertinggi prevalensinya yaitu di Kota Malang sebanyak 51,7 persen, Kabupaten Probolinggo 50,2 persen dan Kabupaten Pasuruan 47,6 persen.
Selain itu, berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 prevalensi stunting balita umur 0 sampai 59 bulan di Jatim mencapai 32,81 persen.
Angka ini, kata dia, lebih tinggi dari prevalensi stunting nasional yakni sebesar 30,8 persen.
Gubernur Khofifah mengatakan khusus permasalahan stunting telah menjadi kesadaran kolektif mulai dari Presiden hingga masyarakat, bahkan disadari persoalan ini perlu ditangani serius.
"Pihak Kemenkeu menyadari bahwa seluruh energi telah diberikan untuk menyiapkan sumber daya manusia berkualitas, tetapi kalau jumlah penduduk yang stunting tidak tereduksi maka akan menjadi beban," kata mantan menteri sosial tersebut.
Orang nomor satu di Pemprov Jatim itu berharap IBI Jatim turut menjadi ujung tombak di daerah-daerah, terutama yang jumlah penderita stunting tinggi, termasuk jumlah kematian ibu dan bayi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Advertisement
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Menteri PANRB Tegaskan ASN Tak Boleh WFA, yang Diperbolehkan FWA
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Jadwal Bus Sinar Jaya dari Jogja ke Pantai Parangtritis Bantul dan Pantai Baron Gunungkidul, Cek di Sini
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Palestina Minta Internasional Desak Penghentian Kekerasan oleh Pemukim Israel di Tepi Barat
- Hujan Ringan Selimuti Sejumlah Kota Besar Hari Ini Senin 30 Juni 2025
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
Advertisement
Advertisement
