Advertisement
Airlangga Hartarto Disorot Akibat Rangkap Jabatan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan pengarahan pada Rapat Konsultasi Partai Golkar di Jakarta, Senin (19/2). - ANTARA/Wahyu Putro A
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Posisi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang merangkap jabatan menjadi sorotan jelang pelaksanaan munas berlambang pohon beringin itu.
Politisi Senior Partai Golkar Lawrence Siburian berharap presiden terpilih Joko Widodo tegas kepada para menteri yang dipilihnya, untuk menanggalkan jabatan sebagai ketua umum partai politik.
Advertisement
Menurut Lawrence, Golkar dengan Ketua Umum Airlangga Hartarto yang juga menjabat sebagai Menteri Perindustian mengalami dampak dari rangkap jabatan tersebut. Rangkap jabatan, ujar Lawrence, membuat fokus kinerja di pemerintahan dan partai terganggu.
"Menteri itu punya tanggung jawab kepada presiden, ada rapat rutin dan agenda pemerintahan. Sementara ketua umum itu harus mengurusi partai, mengurusi rakyat. Dia harus bisa mengurus partai dari Sabang sampai Merauke, bahkan cabang di luar negeri agar rakyat itu cinta, suka, sehingga memilih partai itu," ujarnya dalam sebuah diskusi bertajuk Ngebut Munas Parpol Jelang Kabinet Baru di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).
Lawrence mengungkap terpilihnya Airlangga sebagai ketua umum ketika masih menjabat sebagai menteri merupakan eksepsi, sebab tak ada calon lain dalam Musyawarah Nasional Golkar 2017 untuk menggantikan Setya Novanto yang terjerat kasus korupsi.
Terlebih, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden telah dekat, sehingga hanya nama Airlangga yang ketika itu dianggap menjadi sosok yang sanggup mempersiapkan hal tersebut.
Oleh sebab itu, Lawrence mendorong Airlangga lebih bijak, mendorong percepatan munas. Bukan justru menghindar, lewat manuver-manuver mengganti kepengurusan, atau tak melaksanakan rapat pleno bulanan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
Presiden Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Ini yang Dibahas
Advertisement
Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Advertisement
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Advertisement
Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
Berita Pilihan
- Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
- Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
- Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
- Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
- Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
Advertisement
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Sekjen GCC Kutuk Serangan Israel ke Gaza
- Tiba di Indonesia, Sapi Impor Australia untuk Dukung MBG
- Fahri Hamzah Siap Patuhi Putusan MK Wamen Dilarang Rangkap Jabatan
- Pemerintah Jamin Pembangunan Perumahan Sosial Tanpa Penggusuran
- 65 Ribu Warga Gaza Meninggal Akibat Serangan Israel
- Prakiraan BMKG, Mayoritas Wilayah Indonesia Diguyur Hujan
- Ratusan Siswa di Garut Diduga Keracunan Makanan MBG
Advertisement
Advertisement
